logodepok Selamat Datang di Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok, Cyber City, Kota ODNR dan ODNC, Kota Belimbing logodepokPertanyaan, saran dan konfirmasi mengenai pengaduan terkait Penerimaan CPNSD Depok TA. 2014 dapat menghubungi BKD dengan email: bkd@depok.go.id Telp. 021-29402279 logodepokDukung Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei 2013 dengan STOP MEROKOK, DEMI KESEHATAN KITA logodepokVISI KOTA DEPOK TAHUN 2011 s/d 2016: Terwujudnya Kota Depok Yang Maju dan Sejahteralogodepok Sukseskan Gerakan ODNR Untuk Wujudkan Ketahanan Pangan NasionallogodepokSukseskan Gerakan ODNC Sebagai Upaya Penghematan BBM logodepokMari Berhemat Air, Untuk Menjaga Ketersediaannya Di Musim KemaraulogodepokKenali Tetangga Terdekat Anda, Agar Terjaga Keharmonisan dan Keamanan Bersama logodepok Anda Pendatang Baru ? Laporkan Diri Anda Ke RT/RW Setempat Max. 2x24 Jam logodepok Gunakan Internet Dengan Aman, Bijak dan Bermanfaatlogodepok Sayangi Anak-Anak Kita, Jauhkan Mereka Dari Tindak Kekerasan logodepok Segera Baliknamakan Kendaraan Bermotor Anda Sekarang Juga logodepok Cek Dokumen Perizinan, Ceknomorpendaftaran SMS ke 08119593477logodepok Mari Kita Sukseskan Program Andalan Kota Depok Menjadi 1.Kota Layak Anak, 2.Kota Bersih dan Hijau, 3.Kota Tertib dan Unggul dan 4.Cyber City logodepok Gerakan Satu Hari Tanpa Nasi (ODNR) setiap Hari Selasa adalah Untuk Meningkatkan Ketahanan dan Stabilitas Panganan Lokal logodepok Sesuai Peraturan Daerah Jawa Barat No. 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, PAJAK PROGRESIF (bertingkat) akan diberlakukan mulai tgl 1 Januari 2012 logodepok Segera Melapor ke Samsat terdekat bila terjadi Peralihan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Anda logodepok Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di www.dispenda.jabarprov.go.id atau hubungi kantor SAMSAT terdekat logodepok SPPT PBB Tahun 2012 Sudah Dapat Diambil di Masing-masing Kelurahan dan RT Setempat logodepok NJOP Lebih Kecil Dari 1 Milyar Tarifnya 0.125 %, sedangkan NJOP Lebih Besar Dari 1 Milyar Tarifnya 0.25 %logodepok

Upaya SATPOL PP Depok meningkatkan Ketertiban Umum

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok terus mengupayakan peningkatan ketertiban umum di wilayah Kota Depok. Hal ini disampaikan oleh Kepala SATPOL PP Kota Depok, Drs. H.Sariyo Sabani, MM dalam Rapat Koordinasi SATPOL PP sekota Depok,  Kamis 25 Februari 2010 kemarin.

Drs. H.Sariyo Sabani, MM menjelaskan dalam menjalankan tugasnya, SatpolPP Kota Depok memiliki sejumlah progam prioritas kerja. Diantaranya penertiban PKL, PSK, Tempat Usaha yang belum memiliki ijin. Kemudian mengenai Pembongkaran dan Penertiban bangunan liar yang berada pada tanah negara, Bantaran Sungai,  dan atau yang belum memiliki IMB, galian tanah liar, pengambilan air bawah tanah, dll .

Dalam wawancara dengan wartawan, Drs. H.Sariyo Sabani, MM dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan  Perda Kota Depok NO.14/2001 melakukan tindakan peringatan sebelum melakukan tindakan lebih lanjut Misalnya dengan dilakukan tindakan teguran secara tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan masa tenggang 7 hari kerja. Jika hal ini tidak diindahkan maka akan dilakukan tindakan lebih lanjut. Misalnya untuk bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas jalan, milik pemerintah, saluran sungai, pinggir rel kereta api dilakukan pembongkaran.

Beberapa waktu yang lalu, pihak satpol PP Depok melakukan pensegelan rumah kontrakan di Jalan Juanda yang terbukti tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan  IPR (Izin Pemanfaatan Ruang). Selain itu dilakukan pensegelan kost di Kota Depok terkait dengan IMB dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB).

Di dalam menjalankan tugas sehari-hari, salah satu acuan Satpol PP adalah penegakkan  Perda No 14 tahun 2001. Di dalam perda tersebut dijelaskan untuk pengertian ketertiban umum sendiri adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tenteram. Dan ini terwujud di dalam 9 ketertiban yaitu ketertiban Jalan dan angkutan Jalan, ketertiban Jalur hijau, taman dan tempat, Ketertiban Sungai, saluran, kolam dan lepas pantai, ketertiban Lingkungan, Ketertiban Usaha tertentu, ketertiban pemilik, penghuni bangunan, ketertiban sosial, Ketertiban Kesehatan. Sedangkan Sanksi tindak Pidana Pelanggaran Pidana adalah kurungan  selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 1.500.000,- s/d 5.000.000,-

Dalam penertiban umum untuk penegakan Perda no 14 tahun 2001, Kepala SATPOL PP Kota Depok memberikan tips-tips yaitu dengan melakukan prinsip 3 S. 3S adalah Salam, Senyum dan Sapa. Dengan prinsip 3S salah satu hasilnya adalah  SATPOL PP Kota Depok berhasil melakukan penertiban salah satunya pedagang kaki lima di depan Terminal Depok tanpa dengan kekerasan.

Selain mengenai ketertiban umum, tugas lain dari SATPOL PP adalah melakukan Penyidikan terhadap Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di lingkungan Pemerintah Kota Depok

Untuk menegakkan perda yang ada Satpol PP perlu dukungan dari semua lapisan masyarakat, khususnya kelurahan dan kecamatan. Misalnya mengenai pendataan ulang IMB dan pengawasan  tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat yang esek-esek. Yang nantinya bukti dari kelurahan sebagai laporan ke pihak Satpol PP kecamatan sebagai acuan untuk melakukan tindakan lebih lanjut.

218 Total Views 1 Views Today
Tags: , ,
Ikuti komentar tulisan ini melalui RSS

Satu komentar

  1. aduhhhgg knpa di bongkar pak emang blom ijin ya klo bllom ijin lanjut kan lah……??

Tanggapan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang harus diisi bertanda *

*
*