logodepok Selamat Datang di Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok, Cyber City, Kota ODNR dan ODNC logodepokDukung Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei 2013 dengan STOP MEROKOK, DEMI KESEHATAN KITA logodepokVISI KOTA DEPOK TAHUN 2011 s/d 2016: Terwujudnya Kota Depok Yang Maju dan Sejahteralogodepok Sukseskan Gerakan ODNR Untuk Wujudkan Ketahanan Pangan NasionallogodepokSukseskan Gerakan ODNC Sebagai Upaya Penghematan BBM logodepokMari Berhemat Air, Untuk Menjaga Ketersediaannya Di Musim KemaraulogodepokKenali Tetangga Terdekat Anda, Agar Terjaga Keharmonisan dan Keamanan Bersama logodepok Anda Pendatang Baru ? Laporkan Diri Anda Ke RT/RW Setempat Max. 2x24 Jam logodepok Gunakan Internet Dengan Aman, Bijak dan Bermanfaatlogodepok Sayangi Anak-Anak Kita, Jauhkan Mereka Dari Tindak Kekerasan logodepok Segera Baliknamakan Kendaraan Bermotor Anda Sekarang Juga logodepok Cek Dokumen Perizinan, Ceknomorpendaftaran SMS ke 08119593477logodepok Mari Kita Sukseskan Program Andalan Kota Depok Menjadi 1.Kota Layak Anak, 2.Kota Bersih dan Hijau, 3.Kota Tertib dan Unggul dan 4.Cyber City logodepok Gerakan Satu Hari Tanpa Nasi (ODNR) setiap Hari Selasa adalah Untuk Meningkatkan Ketahanan dan Stabilitas Panganan Lokal logodepok Sesuai Peraturan Daerah Jawa Barat No. 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, PAJAK PROGRESIF (bertingkat) akan diberlakukan mulai tgl 1 Januari 2012 logodepok Segera Melapor ke Samsat terdekat bila terjadi Peralihan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Anda logodepok Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di www.dispenda.jabarprov.go.id atau hubungi kantor SAMSAT terdekat logodepok SPPT PBB Tahun 2012 Sudah Dapat Diambil di Masing-masing Kelurahan dan RT Setempat logodepok NJOP Lebih Kecil Dari 1 Milyar Tarifnya 0.125 %, sedangkan NJOP Lebih Besar Dari 1 Milyar Tarifnya 0.25 %logodepok

Urus PBB dan BPHTB Makin Mudah Di Depok

Pemerintah Kota Depok secara resmi telah membuka tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di lingkungan Balaikota Depok. Hal ini sekaligus memberi kemudahan bagi masyarakat mengurus transaksi jual beli tanah.

Pada tahun 2011 capaian BPHTB di Depok telah mencapai Rp 117 miliar. Sehingga hal ini sangat membantu dalam melakukan pembangunan Kota Depok. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok, Dodi Setiadi mengatakan sebenarnya pengalihan BPHTB Kota Depok sudah dilaksanakan sejak 2011. Hal itu melibatkan Notaris, Bank Jabar Banten (BJB) dan Badan Pertanahan Negara (BPN).

“Capaian PBB Kota Depok mencapai 100 persen dan ini pertama kali dan mudah-mudahan pemerintah pusat akan memberikan bonus Rp 4 Miliar dalam kaitannya capaian ini. Kami akan terus melakukan perbaikan, sehingga pembayaran antara loket PBB dan BPHTB terpisah,” ujar Dodi kepada Jurnal Depok, Senin (2/1/2012)

Dodi Setiadi tak lupa meminta dukungan semua pihak untuk membantu kelancaran pelayanan ini. Mulai dari SDM (Sumber Daya Manusia) dan pendampingan dari Dirjen Pajak.

“Kami juga meminta dukungan dari Badan Kepegawaian Daerah mengenai SDM yang kompeten, dan permohonan 7 orang rekan dari KPP Pratama untuk pindah ke kota Depok. Sehingga persoalan SDM bisa teratasi. Juga pendampingan dari Dirjen Pajak,”tambah Dodi.

Ia menambahkan begitu juga dengan sinergi yang harus tetap dibangun ke depan agar DPPKA mampu memberikan pelayanan optimal.

“Sinergi antara BPN, BPPT, Tarkim dan Disperindag mengenai update data agar kami lebih valid mengolah data. Kami juga melihat persoalan mengenai adanya sertifikat yang dobel menyangkut lahan yang sama dan dua-duanya asli. Menyangkut hal ini kami perlu bantuannya dari BPN untuk mengatasi persoalan ini,”paparnya.

Dengan dikelolanya loket PBB, BPHTB kini masyarakat akan semakin mudah dalam mengurus transaksi jual beli tanah di kota Depok.

“Per tanggal 2 Januari bagi masyarakat yang ingin mengurus transaksi jual beli tanah, mulai hari ini bisa membayar SPPT PBB nya tidak harus menunggu secara massal namun harus membayar kontan,”tambahnya.

Sementara itu Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengatakan Camat dan Lurah akan menjadi mitra dalam proses eksistensi dan intensifikasi.

“Pola perumusan BPHTB yang harus dibayarkan adalah sebesar 5 persen setelah dikurangi 60 juta untuk pembeli. Sedangkan pajak terhadap penjual adalah 5 persen dari nilai penjualan untuk kota Depok. KPP Pratama dengan Pemerintah Kota memerlukan waktu sampai dengan 3 tahun untuk mencapai tahap ini. RW, RT, Posyandu dan LPM, akan menerima penambahan penghasilan untuk biaya operasional karena adanya penambahan PAD di Kota Depok ini, “ tutur Nur.

Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Sony S Adisudarma, mengatakan dengan dibukanya kantor pelayanan PBB dan BPHTB menjadi peluang bagi Depok dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurutnya telah melakukan pelatihan dalam menunjang pengalihan PBB ini.

Kakanwil BJB, Cucu Supriatna, mengatakan Depok merupakan kota ke-17 se-Indonesia yang melakukan pengalihan PBB sebagai pendapatan kota. Segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

“Pajak mempunyai fungsi pengelolaan sebagai masukan pemasukan PAD, fungsi pengaturan, dan stabilitas yaitu mengurangi tingkat inflasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan atas tarif pajak sesuai dengan kemampuan, “ tandasnya.

(sumber : UH-Jurnal Depok)

886 Total Views 4 Views Today
Ikuti komentar tulisan ini melalui RSS

15 komentar

  1. Saya lagi urus untuk Balik Nama Waris.
    Tolong dibantu untuk diinformasikan, berapa Nilai Perolehan Tidak Kena Pajak untuk Pajak Waris ( Ahli Warisnya Istri dan Anak-anak)

    Terima Kasih
    Salomo

  2. kepada sdr salomo
    yang terhormat
    terimkasih atas partisipasinya dalam website pemkot Depok
    mengenai surat balik ahli waris silahkan bapak menanyak langsung ke BPPT kota Depok dialamat Jl. margonda raya no.54 wilayah balai kota depok gedung baru
    terimakasih
    callcenter
    Dinas Komunikasi dan Informasi

  3. Salam Hormat,

    Saya Anton Fathullah mahasiswa Universitas Pamulang ( UNPAM ) Tangerang Selatan Tingkat ahir dan saat ini saya sedang proses pencarian data untuk penyusunan skripsi, dan Skripsi saya berkenaan dengan PBB-P2 dan BPHTB UU PDRD yang baru, mohon kiranya Bapak / Ibu berkenan memberikan kesempatan kepada Saya untuk melakukan riset di instansi terkait sehubungan dengan bahasan skripsi saya.

    Demikian dari saya atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.

  4. Tagihan PBB kami untuk tahun ini ada 2 tagihan dengan nama dan alamat serta tahun sama dan nop berbeda

    1. NOP 32.78.007.002.010-0946.0
    2. NOP 32.78.007.002.010-0788.0

    salah satu sudah saya bayar…dan apakah yang lainya juga harus saya bayar????
    mohon penjelasan nya

    salam

  5. kepada sdr HAri
    yang terhormat
    mengenai masalah tersebut dpt sdr tanyakan ke kelurahan setempat
    terimakasih
    call center

  6. Yth Call Center
    Dinas Kominfo Pemkot Depok.

    untuk melakukan revisi data atau update data pada PBB apakah ke kantor kelurahaan atau langsung ke Balaikota Depok.

    Hal ini dikarenakan ada kesalahan tulisan pada alamatnya, kemudian untuk jam buka kantornya dari jam berap sampe jam berapa

    mohon penjelasannya

    terima kasih

  7. kepada sdr anton Sutiyono
    yang terhormat
    terimakasih atas partisipasinya dalam website pemkot Depok
    revisi Pbb dapat dilakukan di kelurahan setempat, pada jam kantor
    terimkasih
    call center

  8. Saya mau tanya bayar pbb lewat internet banking Bank Mandiri kok ndak bisa, saya mau melakukan pembayaran tanggal 2 September 2012 untuk rumah di cilodong.
    Bagaimana saya bisa membayar yg cepat ?
    terimakasih

  9. kepada sdr Amir
    yang terhormat
    terimakasih atas partisipasinya dalam website Pemkot Depok
    saat ini pembayaran PBB online belum bisa dilakukan dikarenakan sedang perawatan sistem. saat ini bisa dilakukan di loket diarea lingkungan balaikota Depok, dan kelurahan setempat
    terimakasih
    call center

  10. YTh.

    saya baru beli rumah dan tanah di depok, gmn cara saya urus PBB-nya ?
    tks

  11. Call Center

    kepada sdr lukman yth
    terimakasih atas partisipasinya dalam website pemkot depok

    untuk pengurusan PBB nya silahkan datang langsung ke dinas DPPKA bidang PBB dan BPHTB dikantor walikota.

    Semoga informasi ini dapat bermanfaat
    terima kasih
    callcenter

  12. Yth Call center,

    Saya ingin melakukan balik nama atas SPPT PBB rumah saya di jl. Tole Iskandar.

    1. Kemana saya saya harus mengurusnya di Dispenda atau KPP Pratama?
    2. Apa saja persyaratannya?

    Terima kasih.

  13. Call Center

    kepada sdr piter yth
    terima kasih atas partisipasinya dalam website pemkot depok

    untuk pengurusan nya silahkan datang langsung ke Dispenda di BPP dan BPHTP, dan persyaratannya bisa ditanyakan langsung di Dispenda nya.

    terima kasih
    call center

  14. Yth Call Centre
    Setiap tahun tagihan PBB kami naik. Bagaimana rumus menghitung kenaikkan tersebut karena tetangga kami bersebelahan rumah kok tidak naik.
    Terima kasih
    Wassalam

  15. Call Center

    kepada sdr lukman yth

    mengenai perhitungan kenaikan tersebut, silahkan datang langsung ke PBB-BPHTB untuk informasi lengkap nya.yang berada di jln Margonda raya No.54 Depok (7721-367)

    terima kasih

Tanggapan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang harus diisi bertanda *

*
*