Dinas Kesehatan Kota Depok memberikan layanan mudah dan tanpa dipungut biaya apapun  mengenai pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT). Layanan tersebut memang diperuntukkan bagi pelaku usaha skala kecil/rumah tangga yang mempunyai produk hasil olahan pangan. Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan drg Hardiono SPBM di ruangan Diskominfo, Rabu (9/2).

Menurutnya, setiap industri rumah tangga pangan dianjurkan untuk memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga berdasarkan surat keputusan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI nomor K.00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003. Pengeluaran sertifikat tersebut adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sebelumnya PIRT ini bernama Sertifikat Penyuluhan (SP).

Hardiono begitu sapaannya menjelaskan, tahapan pengurusan SP-PIRT adalah pertama, pelaku usaha harus membuat surat permohonan untuk mendapatkan sertifikat yang diajukan kepada Pemerintah Daerah c.q Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kedua, pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan diperiksa sarana produksinya.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pelaku usaha industri rumah tangga, yaitu mengisi formulir dan melampirkan :

a.    Foto copy KTP pemilik

b.    Rincian modal usaha dari kelurahan setempat

c.    Surat keterangan usaha dari kelurahan setempat

d.    Data industri rumah tangga pangan

e.    Contoh draft label/kemasan

f.     Sampel pangan

g.    Denah lokasi usaha

h.    Pas foto peserta penyuluhan berwarna ukuran 3×4 1lembar dan 2×3 1 lembar

i.      Data peserta penyuluhan keamanan pangan

j.      Surat pernyataan kepemilikan jika berbentuk badan usaha berupa CV/PT

k.    Surat pernyataan penunjuk penanggung jawab dari pemilik sarana usaha

l.      Stempel/cap perusahaan

m.  Fotocopy sertifikat-sertifikat produk panga yang dikemas kembali

n.    Untuk pangan luar negeri yang akan dikemas kembali harus sudah teregistrasi dan memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan makanan (BPOM)

Lebih lanjut, produk pangan yang tidak dapat dipenuhi dalam pengurusan SP-PIRT, jika produk tersebut berupa : Susu dan olahannya, daging, ikan unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku, pangan kaleng, pangan bayi, minuman beralkohol, air minum dalam kemasan (AMDK), pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI( tepung terigu), pangan lain yang ditetapkan oleh Badan POM. “ Kesemua bahan tersebut label sertifikatnya harus dari BPOM” ungkapnya.

Setelah melaksanakan penyuluhan keamanan pangan, sambungnya,  petugas dinas kesehatan akan melakukan pemeriksaan ke sarana produksi pelaku usaha. Survei dan pengecekan ke lapangan tersebut bertujuan untuk melihat proses produksi serta bahan-bahan yang dipergunakan. Selain itu, sampel pangan pun akan diteliti dengan uji laboratorium. “ Dengan begitu, produk yang sudah mendapatkan SP-PIRT sudah aman untuk dikonsumsi masyarakat” ungkap Hardiono.

Ditambahkannya, selain mudah dan gratis, waktu yang dibutuhkan sampai dengan keluarnya sertifikat sekitar dua minggu. Sampai saat ini, Dinkes Kota Depok baru mengeluarkan 377 SP-PIRT. Untuk itu, Hardiono pun berharap agar para pengusaha olahan makanan skala rumah tangga yang berada di Kota Depok, agar segera mengajukan permohonan ke Dinkes untuk mendapatkan sertifikat itu. Hal ini untuk menjaga keamanan pangan untuk bisa dikonsumsi masyarakat luas.