Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Dinaskersos) kota Depok mengaku siap meningkatkan perhatian terhadap nasib para buruh yang masih menerima gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinaskersos, Oki Rahmat Jatnika mengatakan, akan terus melakukan pengawasan ketat diberlakukan kepada pabrik yang rawan membayar gaji dibawah UMR.

Disnakersos sudah menerjunkan tujuh personal guna melakukan pengawasan kepada pabrik maupun perusahaan di seluruh kota Depook. Nantinya, tim tersebut yang akan memberikan laporan kepada Dinaskersos. Pengawasan sendiri akan dipusatkan di kecamatan Cimanggis karena di lokasi tersebut terdapat banyak pabrik. Sementara ini, belum ada keluhan dari buruh terkait besaran gaji yang diterima. Mengingat pemerintah juga telah menerapkan aturan yang sangat sekat terkait gaji. “Buruh juga bagian dari masyarakat yang patut mendapatkan apresiasi,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, para buruh dilindungi Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang jaminan social tenaga kerja yang dinyatakan, setiap wilayah kabupaten dan kota diwajibkan membayar gaji sesuai UMR yang berlaku. Karena itu, kejahteraan para buruh di kota Depok duharapkan bisa meningkat. Oki mengutarakan, juga akan turut memperhatikan banyaknya perusahaan outsourching yang kerap memotong gaji buruh. Kendati potongan  tersebut resmi, namun sebaiknya angka potongan itu tidak mempengaruhi satandar gaji UMR. Kami bersama-sama DPRD juga siap melakukan pengawasan,”katanya.

Sebelum, anggota komisi D DPRD kota Depok, Lilis Latifah mengatakan, akan melakukan pengawasan kepada setiap pabrik di kota depok yang masih membandel dengan membayar gaji di bawah UMR. Pihaknya pun siap bekerja sama dengan dinaskersos untuk men-seweeping ke setiap perusahaan. Dikarenakan data yang diterima, pernah ditemukan kasus, seorang buruh pabrik hanya bergaji Rp 400 ribu perbulannya/ “itu jelas sangat kurang dengan kebutuhan yang terus mengalami kenaikan,” tandasnya.