LANDASAN HUKUM

1.UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi (pasal 8 ayat 2): Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM
2.UU No. 30 tahun 2007 tentang energi (pasal 7): Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk masyarakat tidak mampu
3.PP No.2 tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010 – 2014: Penyempurnaan subsidi BBM/LPG dan Listrik
4.UU No. 10 tahun 2010 tentang APBN 2011 (pasal 7 ayat 2) : Kebijakan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi melalui :
a. Melakukan kajian atas pembatasan kategogi pengguna BBM bersubsidi serta pembatasan volume.
b. Pengaturan penggunaan BBM bersubsidi melalui sistim distribusi tertutup secara bertahap dan penyempurnaan regulasi.

LATAR BELAKANG
1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. (pasal 8 ayat 2 UU 22/2001)
2. Subsidi adalah alokasi anggaran untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. (Pasal 1 ayat 16 UU 10/2010)
3. Subsidi BBM yang diberikan saat ini belum tepat sasaran. Sebagian besar subsidi dinikmati oleh kalangan mampu.*)
4. Subsidi BBM meningkat tajam dan membebani keuangan negara (subsidi BBM Tahun 2010 sebesar 181% terhadap subsidi BBM Tahun 2009)**)
5. UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011 mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan pengaturan BBM bersubsidi secara bertahap agar alokasi dapat terlaksana dengan tepat volume dan tepat sasaran.

TARGET PENGGUNA BBM BERSUBSIDI DI TRANSPORTASI DARAT
Target Pengguna
1. Angkutan umum penumpang dan barang (plat kuning) menyangkut hajat hidup orang banyak dan untuk mendorong perekonomian.
2. Kendaraan roda 2 dan 3 pada umumnya digunakan oleh masyarakat yang penghasilannya relatif kecil.
3. Kendaraan operasional pelayanan umum (ambulan, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran).

Wilayah
1. Dari sisi penyerapan volume BBM Bersubsidi, Jawa-Bali dan khususnya Jabodetabek merupakan wilayah yang paling besar menyerap.
2. Dari sisi kesiapan infrastruktur, Jawa-Bali dan khususnya Jabodetabek merupakan wilayah yang paling siap sehingga dipilih sebagai wilayah pertama penerapan.

PELAKSANAAN
1. Pelaksanaan pengaturan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis BBM maupun wilayah penerapan.
2. Sosialisasi dilakukan mulai Desember 2010 dan difokuskan pada wilayah pengaturan
3. Pelaksanaan pengaturan dimulai untuk Premium di wilayah Jabodetabek direncanakan mulai April 2011 sesuai dengan jadwal perubahan/penambahan dispenser BBM Non Subsidi. Selanjutnya secara bertahap diteruskan ke wilayah lain yang sudah siap.
4. Untuk Solar akan dilakukan menyusul sesuai dengan kesiapan operasional.

ROADMAP PELAKSANAAN

HAMBATAN

  1. Munculnya disparitas harga antara BBM Bersubsidi dengan harga Non Subsidi akan menimbulkan pasar gelap BBM Bersubsidi, seperti angkutan umum (Roda 4 dan Roda 2) dapat berubah menjadi pengecer BBM.
  2. Pemindahan/rembesan BBM Bersubsidi dari daerah yang belum diberlakukan pengaturan BBM Bersubsidi ke daerah yang sudah diberlakukan pengaturan BBM Bersubsidi, yang memungkinkan terjadinya kelangkaan BBM Bersubsidi.
  3. Pengawasan penggunaan BBM Bersubsidi  masih dibebankan hanya 1 atau 2 Instansi, dan belum melibatkan kelembagaan masyarakat yang ada dan organisasi sosial kemasyarakatan.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN  BBM  BERSUBSIDI

  1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, komunitas transportasi, aparat keamanan dan media di daerah.
  2. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan pengaturan BBM bersubsidi melalui media cetak/media elektronik di daerah.
  3. Melakukan pengawasan bersama BPH Migas, Hiswana migas mengenai  pelaksanaan pengaturan BBM Bersubsidi untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang terkait dengan pengaturan BBM Bersubsidi  tersebut.
  4. Memfasilitasi/mengkoordinasikan dengan Instansi/Pihak terkait apabila timbul  gejolak sosial, adanya pengaduan masyarakat dan terjadi penyalahgunaan BBM Bersubsidi dimaksud.
  5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengaturan BBM Bersubsidi.
  6. Sebagai pusat informasi pelaksanaan pengaturan BBM Bersubsidi terutama dalam penyaluran dan pengamanan BBM Bersubsidi dimaksud.
  7. Melibatkan peran serta Camat, Kepala Desa/Lurah, RT/RW dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai pengaturan BBM Bersubsidi kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

  1. Pembinaan dan pengawasan di daerah dilakukan secara terkoodinasi antar pihak terkait seperti   Pertamina, Hiswana Migas, SKPD terkait, Kepolisian dan Kejaksaan.
  2. Pembinaan diarahkan pada penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat volume.
  3. Pengawasan ditekankan pada tititk rawan penyimpangan BBM Bersubsidi akibat munculnya disparitas harga BBM Bersubsidi dan Non Subsidi, yaitu:

a.   Angkutan umum (Roda 4 dan Roda 2)  berubah menjadi pengecer dan pengoplos  BBM.

b.  Pemindahan/rembesan BBM bersubsidi dari daerah yang belum diberlakukan pengaturan BBM Bersubsidi ke daerah yang sudah diberlakukan pengaturan BBM Bersubsidi  sehingga menimbulkan kelangkaan dan  pasar gelap BBM antar daerah.