logodepok Selamat Datang di Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok, Cyber City, Kota ODNR dan ODNC logodepokDukung Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei 2013 dengan STOP MEROKOK, DEMI KESEHATAN KITA logodepokVISI KOTA DEPOK TAHUN 2011 s/d 2016: Terwujudnya Kota Depok Yang Maju dan Sejahteralogodepok Sukseskan Gerakan ODNR Untuk Wujudkan Ketahanan Pangan NasionallogodepokSukseskan Gerakan ODNC Sebagai Upaya Penghematan BBM logodepokMari Berhemat Air, Untuk Menjaga Ketersediaannya Di Musim KemaraulogodepokKenali Tetangga Terdekat Anda, Agar Terjaga Keharmonisan dan Keamanan Bersama logodepok Anda Pendatang Baru ? Laporkan Diri Anda Ke RT/RW Setempat Max. 2x24 Jam logodepok Gunakan Internet Dengan Aman, Bijak dan Bermanfaatlogodepok Sayangi Anak-Anak Kita, Jauhkan Mereka Dari Tindak Kekerasan logodepok Segera Baliknamakan Kendaraan Bermotor Anda Sekarang Juga logodepok Cek Dokumen Perizinan, Ceknomorpendaftaran SMS ke 08119593477logodepok Mari Kita Sukseskan Program Andalan Kota Depok Menjadi 1.Kota Layak Anak, 2.Kota Bersih dan Hijau, 3.Kota Tertib dan Unggul dan 4.Cyber City logodepok Gerakan Satu Hari Tanpa Nasi (ODNR) setiap Hari Selasa adalah Untuk Meningkatkan Ketahanan dan Stabilitas Panganan Lokal logodepok Sesuai Peraturan Daerah Jawa Barat No. 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, PAJAK PROGRESIF (bertingkat) akan diberlakukan mulai tgl 1 Januari 2012 logodepok Segera Melapor ke Samsat terdekat bila terjadi Peralihan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Anda logodepok Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di www.dispenda.jabarprov.go.id atau hubungi kantor SAMSAT terdekat logodepok SPPT PBB Tahun 2012 Sudah Dapat Diambil di Masing-masing Kelurahan dan RT Setempat logodepok NJOP Lebih Kecil Dari 1 Milyar Tarifnya 0.125 %, sedangkan NJOP Lebih Besar Dari 1 Milyar Tarifnya 0.25 %logodepok

Sosialisasi Kebijakan BBM Bersubsidi

LANDASAN HUKUM

1.UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi (pasal 8 ayat 2): Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM
2.UU No. 30 tahun 2007 tentang energi (pasal 7): Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk masyarakat tidak mampu
3.PP No.2 tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010 ‚Äď 2014: Penyempurnaan subsidi BBM/LPG dan Listrik
4.UU No. 10 tahun 2010 tentang APBN 2011 (pasal 7 ayat 2) : Kebijakan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi melalui :
a. Melakukan kajian atas pembatasan kategogi pengguna BBM bersubsidi serta pembatasan volume.
b. Pengaturan penggunaan BBM bersubsidi melalui sistim distribusi tertutup secara bertahap dan penyempurnaan regulasi.

LATAR BELAKANG
1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. (pasal 8 ayat 2 UU 22/2001)
2. Subsidi adalah alokasi anggaran untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. (Pasal 1 ayat 16 UU 10/2010)
3. Subsidi BBM yang diberikan saat ini belum tepat sasaran. Sebagian besar subsidi dinikmati oleh kalangan mampu.*)
4. Subsidi BBM meningkat tajam dan membebani keuangan negara (subsidi BBM Tahun 2010 sebesar 181% terhadap subsidi BBM Tahun 2009)**)
5. UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011 mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan pengaturan BBM bersubsidi secara bertahap agar alokasi dapat terlaksana dengan tepat volume dan tepat sasaran.

TARGET PENGGUNA BBM BERSUBSIDI DI TRANSPORTASI DARAT
Target Pengguna
1. Angkutan umum penumpang dan barang (plat kuning) menyangkut hajat hidup orang banyak dan untuk mendorong perekonomian.
2. Kendaraan roda 2 dan 3 pada umumnya digunakan oleh masyarakat yang penghasilannya relatif kecil.
3. Kendaraan operasional pelayanan umum (ambulan, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran).

Wilayah
1. Dari sisi penyerapan volume BBM Bersubsidi, Jawa-Bali dan khususnya Jabodetabek merupakan wilayah yang paling besar menyerap.
2. Dari sisi kesiapan infrastruktur, Jawa-Bali dan khususnya Jabodetabek merupakan wilayah yang paling siap sehingga dipilih sebagai wilayah pertama penerapan.

PELAKSANAAN
1. Pelaksanaan pengaturan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis BBM maupun wilayah penerapan.
2. Sosialisasi dilakukan mulai Desember 2010 dan difokuskan pada wilayah pengaturan
3. Pelaksanaan pengaturan dimulai untuk Premium di wilayah Jabodetabek direncanakan mulai April 2011 sesuai dengan jadwal perubahan/penambahan dispenser BBM Non Subsidi. Selanjutnya secara bertahap diteruskan ke wilayah lain yang sudah siap.
4. Untuk Solar akan dilakukan menyusul sesuai dengan kesiapan operasional.

ROADMAP PELAKSANAAN

HAMBATAN

  1. Munculnya disparitas harga antara BBM Bersubsidi dengan harga Non Subsidi akan menimbulkan pasar gelap BBM Bersubsidi, seperti angkutan umum (Roda 4 dan Roda 2) dapat berubah menjadi pengecer BBM.
  2. Pemindahan/rembesan BBM Bersubsidi dari daerah yang belum diberlakukan pengaturan BBM Bersubsidi ke daerah yang sudah diberlakukan pengaturan BBM Bersubsidi, yang memungkinkan terjadinya kelangkaan BBM Bersubsidi.
  3. Pengawasan penggunaan BBM Bersubsidi  masih dibebankan hanya 1 atau 2 Instansi, dan belum melibatkan kelembagaan masyarakat yang ada dan organisasi sosial kemasyarakatan.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN  BBM  BERSUBSIDI

  1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, komunitas transportasi, aparat keamanan dan media di daerah.
  2. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan pengaturan BBM bersubsidi melalui media cetak/media elektronik di daerah.
  3. Melakukan pengawasan bersama BPH Migas, Hiswana migas mengenai  pelaksanaan pengaturan BBM Bersubsidi untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang terkait dengan pengaturan BBM Bersubsidi  tersebut.
  4. Memfasilitasi/mengkoordinasikan dengan Instansi/Pihak terkait apabila timbul  gejolak sosial, adanya pengaduan masyarakat dan terjadi penyalahgunaan BBM Bersubsidi dimaksud.
  5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengaturan BBM Bersubsidi.
  6. Sebagai pusat informasi pelaksanaan pengaturan BBM Bersubsidi terutama dalam penyaluran dan pengamanan BBM Bersubsidi dimaksud.
  7. Melibatkan peran serta Camat, Kepala Desa/Lurah, RT/RW dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai pengaturan BBM Bersubsidi kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

  1. Pembinaan dan pengawasan di daerah dilakukan secara terkoodinasi antar pihak terkait seperti   Pertamina, Hiswana Migas, SKPD terkait, Kepolisian dan Kejaksaan.
  2. Pembinaan diarahkan pada penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat volume.
  3. Pengawasan ditekankan pada tititk rawan penyimpangan BBM Bersubsidi akibat munculnya disparitas harga BBM Bersubsidi dan Non Subsidi, yaitu:

a.   Angkutan umum (Roda 4 dan Roda 2)  berubah menjadi pengecer dan pengoplos  BBM.

b.  Pemindahan/rembesan BBM bersubsidi dari daerah yang belum diberlakukan pengaturan BBM Bersubsidi ke daerah yang sudah diberlakukan pengaturan BBM Bersubsidi  sehingga menimbulkan kelangkaan dan  pasar gelap BBM antar daerah.

224 Total Views 2 Views Today

Tanggapan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang harus diisi bertanda *

*
*