logodepok Selamat Datang di Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok, Cyber City, Kota ODNR dan ODNC, Kota Belimbing logodepokPertanyaan, saran dan konfirmasi mengenai pengaduan terkait Penerimaan CPNSD Depok TA. 2014 dapat menghubungi BKD dengan email: bkd@depok.go.id Telp. 021-29402279 logodepokDukung Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei 2013 dengan STOP MEROKOK, DEMI KESEHATAN KITA logodepokVISI KOTA DEPOK TAHUN 2011 s/d 2016: Terwujudnya Kota Depok Yang Maju dan Sejahteralogodepok Sukseskan Gerakan ODNR Untuk Wujudkan Ketahanan Pangan NasionallogodepokSukseskan Gerakan ODNC Sebagai Upaya Penghematan BBM logodepokMari Berhemat Air, Untuk Menjaga Ketersediaannya Di Musim KemaraulogodepokKenali Tetangga Terdekat Anda, Agar Terjaga Keharmonisan dan Keamanan Bersama logodepok Anda Pendatang Baru ? Laporkan Diri Anda Ke RT/RW Setempat Max. 2x24 Jam logodepok Gunakan Internet Dengan Aman, Bijak dan Bermanfaatlogodepok Sayangi Anak-Anak Kita, Jauhkan Mereka Dari Tindak Kekerasan logodepok Segera Baliknamakan Kendaraan Bermotor Anda Sekarang Juga logodepok Cek Dokumen Perizinan, Ceknomorpendaftaran SMS ke 08119593477logodepok Mari Kita Sukseskan Program Andalan Kota Depok Menjadi 1.Kota Layak Anak, 2.Kota Bersih dan Hijau, 3.Kota Tertib dan Unggul dan 4.Cyber City logodepok Gerakan Satu Hari Tanpa Nasi (ODNR) setiap Hari Selasa adalah Untuk Meningkatkan Ketahanan dan Stabilitas Panganan Lokal logodepok Sesuai Peraturan Daerah Jawa Barat No. 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, PAJAK PROGRESIF (bertingkat) akan diberlakukan mulai tgl 1 Januari 2012 logodepok Segera Melapor ke Samsat terdekat bila terjadi Peralihan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Anda logodepok Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di www.dispenda.jabarprov.go.id atau hubungi kantor SAMSAT terdekat logodepok SPPT PBB Tahun 2012 Sudah Dapat Diambil di Masing-masing Kelurahan dan RT Setempat logodepok NJOP Lebih Kecil Dari 1 Milyar Tarifnya 0.125 %, sedangkan NJOP Lebih Besar Dari 1 Milyar Tarifnya 0.25 %logodepok

Jumlah Penduduk Depok Merangkak Naik 3 Persen Pasca Lebaran

Kenaikan jumlah penduduk urbanisasi di Kota Depok yang mencapai 3 persen setiap tahunnya, menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Depok. Karenanya, jajaran eksekutif ini akan mendata lebih detail para pendatang yang berencana tinggal, bekerja, atau sekedar singgah dengan tujuan tertentu. Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengatakan, kondisi seperti ini telah menjadi perhatian khusus pemkot selama kurang lebih 10 tahun. Hingga saat ini, jumlah penduduk urbanisasi merangkak naik di angka 3 persen, sedangkan angka kelahiran sebesar 1 persen. “Kenaikan angka urbanisasi merupakan data tahunan yang sudah diamati dalam kurun waktu kira-kira hampir 10 tahun,” jelasnya.

Menurut dia, sekarang ini diperlukan upaya kongkrit demi menanggulangi persoalan tersebut. Salah satunya dengan menggelar penertiban lanjutan terhadap para pendatang agar tidak terjadi kekeliruan data. Pemkot harus bekerja lebih keras lagi melakukan operasi administrasi kependudukan terhadap para warga yang menetap di kota ini. Maka dari itu, operasi yang direncanakan digelar pekan depan harus direalisasikan. Seperti yang telah direncanakan, menurutnya  operasi administrasi kependudukan akan dilakukan di 11 kecamatan Kota Depok.

Tekhnisnya, operasi tersebut wajib mendata secara detail para pendatang yang berencana tinggal, bekerja, atau sekedar singgah dengan tujuan tertentu. Bila terdapat warga yang kedapatan melanggar, bakal diberi waktu 14 hari melengkapi persyaratan ijin tinggal, jika tidak mereka akan dipulangkan. “Bukan melarang orang datang ke kota Depok, tetapi mencegah mereka yang tinggal tidak sesuai dengan prosedur. Sebab, hal ini akan merugikan perkembangan pembangunan di Kota Depok”, tegasnya.

Selain itu, Pemkot depok juga tidak mentolerir siapa saja warga yang memiliki kependudukan ganda. Seluruhnya akan diberikan sanksi yang tegas dengan memulangkannya lansung ke domisili asal. Warga pendatang minimal memiliki kejelasan mengenai pekerjaan dan kegiatan yang akan dilakukan selama tinggal di Depok. Kemudian, diwajibkan memiliki surat keterangan mutasi dari dinas kependudukan domisili asal. Hal tersebut terkait program elektronisasi kependudukan nasional yang sedang digalakkan sepanjang 2011-2012.

“Jadi, mulai 2012 tidak akan ada orang yang bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda. Sekarang bisa ngumpet, tinggal di Depok, tapi masih punya KTP ditempat lain. Tahun depan sudah tidak bisa lagi, karena sudah ada link data dengan pusat pendataan nasional yang sedang digalakkan selama 1-2 tahun mendatang”, terangnya.

226 Total Views 3 Views Today

Tanggapan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang harus diisi bertanda *

*
*