Kenaikan jumlah penduduk urbanisasi di Kota Depok yang mencapai 3 persen setiap tahunnya, menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Depok. Karenanya, jajaran eksekutif ini akan mendata lebih detail para pendatang yang berencana tinggal, bekerja, atau sekedar singgah dengan tujuan tertentu. Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengatakan, kondisi seperti ini telah menjadi perhatian khusus pemkot selama kurang lebih 10 tahun. Hingga saat ini, jumlah penduduk urbanisasi merangkak naik di angka 3 persen, sedangkan angka kelahiran sebesar 1 persen. “Kenaikan angka urbanisasi merupakan data tahunan yang sudah diamati dalam kurun waktu kira-kira hampir 10 tahun,” jelasnya.

Menurut dia, sekarang ini diperlukan upaya kongkrit demi menanggulangi persoalan tersebut. Salah satunya dengan menggelar penertiban lanjutan terhadap para pendatang agar tidak terjadi kekeliruan data. Pemkot harus bekerja lebih keras lagi melakukan operasi administrasi kependudukan terhadap para warga yang menetap di kota ini. Maka dari itu, operasi yang direncanakan digelar pekan depan harus direalisasikan. Seperti yang telah direncanakan, menurutnya  operasi administrasi kependudukan akan dilakukan di 11 kecamatan Kota Depok.

Tekhnisnya, operasi tersebut wajib mendata secara detail para pendatang yang berencana tinggal, bekerja, atau sekedar singgah dengan tujuan tertentu. Bila terdapat warga yang kedapatan melanggar, bakal diberi waktu 14 hari melengkapi persyaratan ijin tinggal, jika tidak mereka akan dipulangkan. “Bukan melarang orang datang ke kota Depok, tetapi mencegah mereka yang tinggal tidak sesuai dengan prosedur. Sebab, hal ini akan merugikan perkembangan pembangunan di Kota Depok”, tegasnya.

Selain itu, Pemkot depok juga tidak mentolerir siapa saja warga yang memiliki kependudukan ganda. Seluruhnya akan diberikan sanksi yang tegas dengan memulangkannya lansung ke domisili asal. Warga pendatang minimal memiliki kejelasan mengenai pekerjaan dan kegiatan yang akan dilakukan selama tinggal di Depok. Kemudian, diwajibkan memiliki surat keterangan mutasi dari dinas kependudukan domisili asal. Hal tersebut terkait program elektronisasi kependudukan nasional yang sedang digalakkan sepanjang 2011-2012.

“Jadi, mulai 2012 tidak akan ada orang yang bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda. Sekarang bisa ngumpet, tinggal di Depok, tapi masih punya KTP ditempat lain. Tahun depan sudah tidak bisa lagi, karena sudah ada link data dengan pusat pendataan nasional yang sedang digalakkan selama 1-2 tahun mendatang”, terangnya.