Press Releas
Humas dan Protokol Setda Kota Depok
Senin, 11 Februari 2013

Depok, Senin (11/2)- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK). Rembuk Nasional ini dibuka oleh Wakil Presiden RI, Boediono dan sekaligus memberikan arahan tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013. Kegiatan ini dilaksanakan pada 11-12 Februari 2013  di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (d/h Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai) Kemendikbud, Kecamatan Bojongsari, Depok.

Acara bertajuk “Menuntaskan Program Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013-2014” itu  dihadiri Mendikbud, M.Nuh,  Menkokesra, Agung Laksono, Pimpinan Komisi X DPR RI dan Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan, dan Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma`il. Turut hadir 1003 peserta yang terdiri atas  pejabat Kemendikbud Pusat, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud di daerah, Rektor/ Direktur Politeknik PTN dan Koordinator Kopertis, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Dewan Pendidikan Tinggi, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Pendidikan ( BAN), SEAMEO Center, Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di Luar Negeri, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO dan Dubes/Wakil RI di Unesco serta Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi, UPT Kebudayaan dan Lembaga Sensor Film (LSF) dan Balai Bahasa serta Balai Pengembangan Media.

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ini merupakan upaya  konkret pemerintah pusat, pemerintah daerah, rektor, praktisi pendidikan dan kebudayaan serta pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan lainnya untuk melakukan koordinasi dan membangun komitment guna menuntaskan program prioritas pendidikan dan kebudayaan tahun 2013-2014 dan juga merumuskan kebijakan terkait dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di masa mendatang.

Menurut M. Nuh, Mendikbud RI, ekspektasi masyarakat terhadap dunia pendidikan Indonesia sangatlah besar, bahkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pendidikan sudah sangat besar.
“Sebagai wujud amanah UUD,  tahun 2012 penerimaan Mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri kini sudah tidak dipungut biaya” ujarnya. Beliau juga menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan 90 % anak Indonesia minimal berpendidikan sekolah menengah.

Sementara itu, Wakil Presiden Boediono menegaskan, bahwa Pemerintah atau melalui Kepala Dinas Pendidikan agar tidak menunda-nunda segala program pendidikan/ rencana kerja, supaya tidak merugikan murid-murid dan generasi muda. SDM yang unggul merupakan ujung tombak kemajuan suatu bangsa. “Indonesia harus lebih gencar memajukan sumber daya manusianya, agar dapat bersaing di era globalisasi ini, ” katanya.

Dua hal yang sangat penting yaitu kesehatan dan pendidikan harus menjadi konsentrasi utama suatu bangsa, karena kesehatan adalah hardwarenya  sedangkan pendidikan merupakan softwarenya.
“Sebagai tenaga pendidik harus lebih hati-hati dan lebih pintar menyampaikan pelajaran kepada anak didiknya, sebaiknya harus dapat memberikan pelajaran yang sesuai dengan perkembangan peradaban dan tidak mengungkung sebuah kreatifitas, namun tetap berpegang terhadap norma yang berlaku. Penanaman kepribadian, serta budipekerti harus seimbang dengan pendidikan formal agar generasi muda Indonesia, tidak hanya pintar tetapi juga memiliki moral yang baik.” pesan Beliau.

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ini  difasilitasi para ahli dibidangnya, seperti Awang Farouk (Gubernur Kalimantan Timur, terkait Komitment Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Pembangunan Pendidikan), Tri Rismaharini (Walikota Surabaya, tentang Implementasi Pendidikan Menengah Universal (PMU) di Kota Surabaya), Sofian Effendi  berbicara tentang  Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN), Reformasi Birokrasi untuk membentuk budaya baru SDM Aparatur Sipil Negara (Fokus Pada SDM Pendidikan). (WG),  editor: Manapar M

Kepala bagian
Humas dan protokol
Setda Kota Depok
Diah Sadiah, S.Sos.MSi
NIP. 1968 0913 199603 2 005