Pemerintah Kota Depok melarang iklan tak religius dipasang di Jalan Raya Margonda. Oleh karena itu salah satu iklan yang mempromosikan pewangi ketiak dengan model perempuan yang memperlihatkan ketiak diturunkan.

Menurut Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman (Distarkim) Kota Depok, Nunu Heryana, visi Kota Depok sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok 2006-2025 adalah Depok kota niaga dan jasa yang religius dan berwawasan lingkungan. Kata religius itu mengartikan bahwa segala sesuatu harus berlandaskan religius. Termasuk dalam penayangan iklan.

“Karena tidak sesuai dengan visi dalam RPJPD maka iklan itu kami turunkan. Sedangkan retribusinya akan dikembalikan,” katanya, di Balai Kota Depok, Kamis (10/11).
Dikatakan Nunu, ke depan pihaknya tidak akan memberikan izin terhadap iklan yang tak religius.

Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Somad menjelaskan, sesuai dengan visi Kota Depok itu maka ketika ada masyarakat Depok yang protes tentang iklan tersebut akan ditanggapi.

“Sesuai dengan visi itu maka jika ada masyarakat yang menolak atau memprotes akan kami tanggapi. Iklan yang memperlihatkan ketiak wanita itu tak religius,” imbuhnya.

Dikatakan Idris, pemahaman mengenai iklan itu tidak religius akan ditanggapi berbeda oleh masyarakat. Sama halnya dengan pornografi. Sehingga menjadi debatebel. Di Barat, iklan dengan model perempuan tanpa busana tidak masalah. Bahkan di bawah iklan itu diberikan nomor telepon model tersebut.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Distarkim Kota Depok, Mateus da Silva, menyatakan selain iklan tak religius, iklan rokok juga dilarang dipasang di sepanjang Jalan Margonda. Kemudian iklan dalam bentuk horizontal.

“Reklame dalam bentuk sangat besar juga tidak diperbolehkan. Saat ini masih banyak iklan yang dipasang horizontal, karena itu akan dibongkar berbarengan dengan penataan Jalan Margonda,” tuturnya.

Dikatakan Mateus, saat ini terdata 2.191 reklame di Jalan Margonda. Terdiri dari 1042 reklame baru dan 1149 yang memperpanjang reklame. Kemudian 89 reklame yang dilimpahkan ke Satpol PP.

Pemerintah Kota Depok melarang iklan tak religius dipasang di Jalan Raya Margonda. Oleh karena itu salah satu iklan yang mempromosikan pewangi ketiak dengan model perempuan yang memperlihatkan ketiak diturunkan.

Menurut Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman (Distarkim) Kota Depok, Nunu Heryana, visi Kota Depok sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok 2006-2025 adalah Depok kota niaga dan jasa yang religius dan berwawasan lingkungan. Kata religius itu mengartikan bahwa segala sesuatu harus berlandaskan religius. Termasuk dalam penayangan iklan.

“Karena tidak sesuai dengan visi dalam RPJPD maka iklan itu kami turunkan. Sedangkan retribusinya akan dikembalikan,” katanya, di Balai Kota Depok, Kamis (10/11).
Dikatakan Nunu, ke depan pihaknya tidak akan memberikan izin terhadap iklan yang tak religius.

Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Somad menjelaskan, sesuai dengan visi Kota Depok itu maka ketika ada masyarakat Depok yang protes tentang iklan tersebut akan ditanggapi.

“Sesuai dengan visi itu maka jika ada masyarakat yang menolak atau memprotes akan kami tanggapi. Iklan yang memperlihatkan ketiak wanita itu tak religius,” imbuhnya.

Dikatakan Idris, pemahaman mengenai iklan itu tidak religius akan ditanggapi berbeda oleh masyarakat. Sama halnya dengan pornografi. Sehingga menjadi debatebel. Di Barat, iklan dengan model perempuan tanpa busana tidak masalah. Bahkan di bawah iklan itu diberikan nomor telepon model tersebut.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Distarkim Kota Depok, Mateus da Silva, menyatakan selain iklan tak religius, iklan rokok juga dilarang dipasang di sepanjang Jalan Margonda. Kemudian iklan dalam bentuk horizontal.

“Reklame dalam bentuk sangat besar juga tidak diperbolehkan. Saat ini masih banyak iklan yang dipasang horizontal, karena itu akan dibongkar berbarengan dengan penataan Jalan Margonda,” tuturnya.

Dikatakan Mateus, saat ini terdata 2.191 reklame di Jalan Margonda. Terdiri dari 1042 reklame baru dan 1149 yang memperpanjang reklame. Kemudian 89 reklame yang dilimpahkan ke Satpol PP.