logodepok Selamat Datang di Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok, Cyber City, Kota ODNR dan ODNC logodepokDukung Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei 2013 dengan STOP MEROKOK, DEMI KESEHATAN KITA logodepokVISI KOTA DEPOK TAHUN 2011 s/d 2016: Terwujudnya Kota Depok Yang Maju dan Sejahteralogodepok Sukseskan Gerakan ODNR Untuk Wujudkan Ketahanan Pangan NasionallogodepokSukseskan Gerakan ODNC Sebagai Upaya Penghematan BBM logodepokMari Berhemat Air, Untuk Menjaga Ketersediaannya Di Musim KemaraulogodepokKenali Tetangga Terdekat Anda, Agar Terjaga Keharmonisan dan Keamanan Bersama logodepok Anda Pendatang Baru ? Laporkan Diri Anda Ke RT/RW Setempat Max. 2x24 Jam logodepok Gunakan Internet Dengan Aman, Bijak dan Bermanfaatlogodepok Sayangi Anak-Anak Kita, Jauhkan Mereka Dari Tindak Kekerasan logodepok Segera Baliknamakan Kendaraan Bermotor Anda Sekarang Juga logodepok Cek Dokumen Perizinan, Ceknomorpendaftaran SMS ke 08119593477logodepok Mari Kita Sukseskan Program Andalan Kota Depok Menjadi 1.Kota Layak Anak, 2.Kota Bersih dan Hijau, 3.Kota Tertib dan Unggul dan 4.Cyber City logodepok Gerakan Satu Hari Tanpa Nasi (ODNR) setiap Hari Selasa adalah Untuk Meningkatkan Ketahanan dan Stabilitas Panganan Lokal logodepok Sesuai Peraturan Daerah Jawa Barat No. 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, PAJAK PROGRESIF (bertingkat) akan diberlakukan mulai tgl 1 Januari 2012 logodepok Segera Melapor ke Samsat terdekat bila terjadi Peralihan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Anda logodepok Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di www.dispenda.jabarprov.go.id atau hubungi kantor SAMSAT terdekat logodepok SPPT PBB Tahun 2012 Sudah Dapat Diambil di Masing-masing Kelurahan dan RT Setempat logodepok NJOP Lebih Kecil Dari 1 Milyar Tarifnya 0.125 %, sedangkan NJOP Lebih Besar Dari 1 Milyar Tarifnya 0.25 %logodepok

Pemerintah Larang BTS Baru

Pemerintah Kota Depok akan melarang pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) baru. Pasalnya, Kota Depok belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur pendirian menara bersama.

“Saat ini terdapat ratusan BTS di Kota Depok. BTS itu berdiri tidak teratur dan merusak keindahan kota. Untuk menata itu maka kami akan membuat draf perda tentang pengaturan tower bersama bagi para operator telepon seluler,” kata Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Depok, Diah Irwanto, di Balaikota.

“Saat ini izin untuk pembangunan tower BTS disetop. Izinnya akan diberikan setelah perdanya ditertibkan tahun ini,” tambahnya.

Menurut Diah, sesuai dengan draf perda, nantinya di setiap kecamatan hanya ada satu menara BTS. Menara itu dapat digunakan bersama para operator seluler. Alhasil, jumlah menara BTS yang boleh ada di Kota Depok hanya dua buah.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Rendra Fristoto. Regulasi menara BTS bersama itu dibuat mengacu pada peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2/2008.

Awal 2008, Menkominfo mengeluarkan regulasi tentang menara BTS bersama yang tertuang  dalam Peraturan Menkominfo No. 2/2008. aturan itu juga melarang investor asing berbisnis dalam penyediaan menar telekomunikasi.

“Depok ini kota dinamis. Karena itu sepertinya hampir semua vendor ingin membangun tower di Depok. Setiap tower BTS itu nantinya akan digunakan oleh minimal tiga operator seluler,” ujar Rendra.

Menurut dia, untuk menata menara BTS itu, pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok.

Tags: 

Tanggapan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang harus diisi bertanda *

*
*