Pemerintah Kota Depok akan melarang pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) baru. Pasalnya, Kota Depok belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur pendirian menara bersama.

“Saat ini terdapat ratusan BTS di Kota Depok. BTS itu berdiri tidak teratur dan merusak keindahan kota. Untuk menata itu maka kami akan membuat draf perda tentang pengaturan tower bersama bagi para operator telepon seluler,” kata Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Depok, Diah Irwanto, di Balaikota.

“Saat ini izin untuk pembangunan tower BTS disetop. Izinnya akan diberikan setelah perdanya ditertibkan tahun ini,” tambahnya.

Menurut Diah, sesuai dengan draf perda, nantinya di setiap kecamatan hanya ada satu menara BTS. Menara itu dapat digunakan bersama para operator seluler. Alhasil, jumlah menara BTS yang boleh ada di Kota Depok hanya dua buah.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Rendra Fristoto. Regulasi menara BTS bersama itu dibuat mengacu pada peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2/2008.

Awal 2008, Menkominfo mengeluarkan regulasi tentang menara BTS bersama yang tertuang  dalam Peraturan Menkominfo No. 2/2008. aturan itu juga melarang investor asing berbisnis dalam penyediaan menar telekomunikasi.

“Depok ini kota dinamis. Karena itu sepertinya hampir semua vendor ingin membangun tower di Depok. Setiap tower BTS itu nantinya akan digunakan oleh minimal tiga operator seluler,” ujar Rendra.

Menurut dia, untuk menata menara BTS itu, pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok.