Kemarin, sejumlah kepala organisasi  perangkat daerah (OPD) dibidang perizinan dan pembangunan Kota Depok berkumpul  di kantor Badan Pelayanan perizinan Terpadu (BPPT). Mereka yang berkumpul yakni, Kepala BPPT, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Binamarga Dan Sumber Daya Air (Bimasda), Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim), serta elemen Lurah dan camat.

Rapat terbatas itu dilakukan untuk mencari solusi polemik  yang bergulir di pembangunan Perumahan Taman Anyelir 3. Hasil dari rapat menetapkan, jelas Kepala BPPT, Diah Irwanto, Pemkot Depok akan memberikan waktu dua pekan kepada pengembang untuk merehabiliitasi  kerusakan lingkungan yang ada.

Rehabilitasi di khususkan pada perbaikan jalur Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilanggar. Dia mengatakan, pihak pengembang diwajibkan segera  memperbaiki Garis Sepadan Sungai (GSS) sejauh 15 meter, Penghijauan juga harus kembali digalakan agar lingkungan di bantaran sungai Ciliwung yang rusak dapat difungsikan kembali. “Rehabilitasi harus segera dilaksanakan. Ini terbagi untuk menutup segala polemik yang terjadi, dan ini sudah keputusan final,”ungkapnya.

Rencananya, hari ini BPPT beserta OPD terkait akan melakukan pengukuran GSS Taman Anyelir 3. Khusus untuk masalah longsor, hasil dari peninjauan awal yang dilakukan tim khusus ini, longsor terjadi akibat penumpukkan sampah. Pengembang harus segera mencari solusi dengan membuat tempat penampungan sampah. Penurapan harus segera dilakukan seluruh bantaran sungai Ciliwung.

Untuk pemulihan RTH, tim telah mengusulkan beberapa jenis pohon untuk ditanamanan pengembang seperti, pohon jabon dan Trembesi. Kelak setelah Rehabilitasi selesai, maka pengembang  Taman Anyelir 3 dapat mengurus segala perizinannya. Kabar terakhir, pihak pengembang mengaku sanggup untuk melaksanakan opsi yang diberikan pemkot. ”Sebetulnya, kami membutuhkan investor untuk pembangunan,” singkatnya.