SURAT EDARAN

Menidaklanjuti Surat keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2010, Nomor ; KEP/110/MEN /VI/2010, dan Nomor : SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011 dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011, bersama ini disampaikan pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2011 sebagai berikut :

1.Hari Libur Nasional Tahun 2011

NO TANGGAL HARI KETERANGAN
1. 1 Januari Sabtu Tahun Baru Masehi
2. 3 Februari Kamis Tahun Baru Imlek 2562
3. 15 Februari Selasa Maulid Nabi Muhammad SAW
4. 5 Maret Sabtu Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1933
5. 22 April Jum’at Wafat Yesus Kristus
6. 17 Mei Selasa Hari Raya Waisak Tahun 2555
7. 2 Juni Kamis Kenaikan Yesus Kristus
8. 29 Juni Rabu Isra’Mi’raj Nabi Muhammad SAW
9. 17 Agustus Rabu Hari Kemerdekaan RI
10. 30-31 Agustus Selasa-Rabu Idul Fitri 1 dan 2 Syawal 1432 Hijriyah
11. 6 November Minggu Idul Adha 1432 Hijriyah
12. 27 November Minggu Tahun Baru 1433 Hijriyah
13. 25 Desember Minggu Hari Raya Natal
    2.Cuti Bersama Tahun 2011
NO TANGGAL HARI KETERANGAN
1. 29 Agustus Senin Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah
2. 1-2 September Kamis-Jum’at Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah
3. 26 Desember Senin Cuti Bersama Hari Raya Natal.

3.Pelaksanaan cuti bersama diperhitungkan dengan (mengurangi) hak cuti tahunan     PNS sesuai dengan  peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
4.Sehubungan dengan butir 3 diatas, setiap pimpinan OPD diharapkan dapat lebih      meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada :

  1. Hari Jum’at tanggal 31 Desember 2010, sebelum pelaksanaan libur Tahun Baru    Masehi tanggal 1 Januari 2011 ;
  2. Hari Jum’at tanggal 4 Februari 2011 bagi instansi yang menerapkan lima hari kerja serta Jum’at – Sabtu tanggal 4 – 5 Februari 2011 bagi instansi yang menerapkan enam hari kerja, setelah pelaksanaan libur Tahun Baru Imlek 2562 pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2011 ;
  3. Hari Senin tanggal 14 Februari 2011, sebelum pelaksanaan libur memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 ;
  4. Hari Sabtu tanggal 23 April 2011 khusus bagi instansi pemerintah yang menerapkan enam hari kerja, setelah pelaksanaan libur memperingati Wafat Yesus Kristus pada hari Jum’at tanggal 22 April 2011 ;
  5. Hari Senin tanggal 16 Mei 2011, Sebelum pelaksanaan libur Hari Raya Waisak Tahun 2555 pada hari Selasa 17 Mei 2011 ;
  6. Hari Jum’at tanggal 3 Juni 2011 bagi instansi yangt menerapkan lima hari kerja serta Jum’at – Sabtu tanggal 3 – 4 Juni 2011 bagi instansi yang menerapkan enam hari kerja, setelah pelaksanaan libur memperingati Kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2011 ;
  7. Hari Senin – Selasa tanggal 27 – 28 Juni 2011, sebelum pelaksanaan libur memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 ;

5.Ketentuan Cuti bersama tidak berlaku bagi PNS yang menjadi guru pada sekolah  dosen pada perguruan tinggi yang telah mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

6.Bagi OPD yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, antara lain: rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, pimpinan OPD yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
7.Setiap pimpinan OPD agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA DEPOK

H.NUR MAHMUDI ISMA’IL