UMK Depok mengalami kenaikan sebesar 7%. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat no. 561/Kep.1564-Bangsos/2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2011. Selain itu terdapat perubahan dalam UMK Depok pada tahun 2010 disama ratakan yaitu berkisar Rp. 1.157.000, untuk tahun 2011 di bagi menjadi dua kelompok. Yaitu UMK untuk Garmen sebesar Rp. 1.213.626 dan UMK Non Garmen sebesar Rp. 1.253.636.

Sony F. Triyarmin Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakersos menyatakan, kenaikan UMK tersebut bertujuan untuk mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi dan dalam rangka peningkatan kesejahteraan para pekerja.

“Penetapan UMK ini didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi” ujarnya di Depok, Senin (10/1).

Sony menjelaskan bahwa Dewan Pengupahan Tingkat Kota terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja yang kemudian melakukan survai KHL di 6 pasar di Depok. Dari hasil survai pasar tersebut, ditentukanlah besaran nilai KHL untuk pekerja 0 tahun/lajang yakni sebesar Rp. 1.333.656,17.

“ Dari nilai KHL tersebut, maka dirumuskanlah UMK Depok, yaitu untuk Garmen 91% dari KHL, sedangkan Non garmen 94% dari KHL” ungkap Sony.

Faktor yang menjadi acuan dalam penetuan UMK, menurut Sony antara lain inflasi, UMK daerah sekitar, kemajuan perusahaan, KHL, perkembangan ekonomi dan pasar kerja.

Mengenai kesanggupan perusahaan, Sony menjelaskan bagi perusahaan yang merasa keberatan dengan penetapan ini, bisa mengajukan surat penangguhan kepada gubernur Jawa Barat melalui Disnakersos Depok. Penangguhan tersebut harus melalui verifikasi dari Dewan Pengupahan Propinsi.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SP KEP) Sugino, menyatakan turut gembira dengan angka kenaikan UMK Depok tersebut. “ Meski memang sangat sulit untuk memenuhi tuntutan hidup layak yang benar, karena memang situasi perekonomian Negara ini masih kurang bagus saat ini. Namun, kenaikan UMK itu adalah bentuk upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan pekerjanya” ujarnya.

Selain itu, dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Jawa Barat, kata Sugino yang juga sebagai anggota Dewan Pengupahan Kota Depok, kenaikan UMK kota Depok berada pada urutan nomor tiga, setelah Kabupaten dan Kota Bekasi.

Akhirnya, Sony dan Sugino berharap, agar penetapan UMK tersebut bisa diterapkan oleh pelaku usaha yang ada di Depok yang berujung pada kenaikan produktivitas serta meningkatnya kesejahteraan pekerja.