DPRD Kota Depok menilai naskah Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) Pendidikan masih belum dapat merangkai seluruh persoalan mendasar pendidikan yang ada di Depok. Pasalnya, apa yang terdapat pada naskah raperda ini tidak mencantumkan visi dan misi pendidikan Kota Depok. Untuk itu, DPRD dalam hal ini Komisi D dan Badan Legislasi, berniat untuk mengajukan raperda ini menjadi raperda inisiatif dewan.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Sri Rahayu Purwitaningsih menjelaskan, apa yang terdapat pada naskah raperda ini tidak sejalan atau tidak in line dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006 – 2025. “ Visi dan misi ini harus menyeluruh, secara logika, apa yang menjadi naskah saat ini, kami nilai hanya mengakomodinir sisi teknis dan taksis saja. Lebih seperti visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Depok., bukan visi dan misi pendidikan secara keseluruhan,” tegasnya.

Melihat keadaan naskah raperda ini, Komisi D bersama dengan Badan Legislatif akan mengusulakan raperda pendidikan menjadi raperda inisiatif dewan. Untuk itu, jika raperda telah memasuki tahap final, maka Komisi D dan Badan Legislatif akan mengajukan kepada Ketua DPRD, dimana nanti akan dirumuskan dalam Badan Musyawarah ( Banmus ).

“ Dari Banmus ini akan dibicarakan, apakah disetujui menjadi raperda inisiatif dewan atau tidak. Syarat untuk menjasi raperda inisiatif ini adalah harus diajukan minimal lima anggota DPRD. Kami tidak ingin main – main, karena kami ingin merombak semuanya dari awal lagi,” tutur Yayu.

Yayu menilai, karena berangkat dari visi dan misi yang tidak jelas, maka arah ke depannya untuk pendidikan di Kota Depok menjadi tidak dapat merangkum semua permaslahan pendidikan di Kota Depok. Namun, ia meminta, didorongnya raperda pendidikan menjadi raperda inisiatif, jangan dipandang DPRD mengambil alih tugas Dinas Pendidikan. “ Kami tidak mau main – main dalam menuntaskan Perda Pendidikan ini. Target kami harus selesai pada masa persidangan pertama pada akhir April