logodepok Selamat Datang di Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok, Cyber City, Kota ODNR dan ODNC, Kota Belimbing logodepokPertanyaan, saran dan konfirmasi mengenai pengaduan terkait Penerimaan CPNSD Depok TA. 2014 dapat menghubungi BKD dengan email: bkd@depok.go.id Telp. 021-29402279 logodepokDukung Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei 2013 dengan STOP MEROKOK, DEMI KESEHATAN KITA logodepokVISI KOTA DEPOK TAHUN 2011 s/d 2016: Terwujudnya Kota Depok Yang Maju dan Sejahteralogodepok Sukseskan Gerakan ODNR Untuk Wujudkan Ketahanan Pangan NasionallogodepokSukseskan Gerakan ODNC Sebagai Upaya Penghematan BBM logodepokMari Berhemat Air, Untuk Menjaga Ketersediaannya Di Musim KemaraulogodepokKenali Tetangga Terdekat Anda, Agar Terjaga Keharmonisan dan Keamanan Bersama logodepok Anda Pendatang Baru ? Laporkan Diri Anda Ke RT/RW Setempat Max. 2x24 Jam logodepok Gunakan Internet Dengan Aman, Bijak dan Bermanfaatlogodepok Sayangi Anak-Anak Kita, Jauhkan Mereka Dari Tindak Kekerasan logodepok Segera Baliknamakan Kendaraan Bermotor Anda Sekarang Juga logodepok Cek Dokumen Perizinan, Ceknomorpendaftaran SMS ke 08119593477logodepok Mari Kita Sukseskan Program Andalan Kota Depok Menjadi 1.Kota Layak Anak, 2.Kota Bersih dan Hijau, 3.Kota Tertib dan Unggul dan 4.Cyber City logodepok Gerakan Satu Hari Tanpa Nasi (ODNR) setiap Hari Selasa adalah Untuk Meningkatkan Ketahanan dan Stabilitas Panganan Lokal logodepok Sesuai Peraturan Daerah Jawa Barat No. 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, PAJAK PROGRESIF (bertingkat) akan diberlakukan mulai tgl 1 Januari 2012 logodepok Segera Melapor ke Samsat terdekat bila terjadi Peralihan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Anda logodepok Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di www.dispenda.jabarprov.go.id atau hubungi kantor SAMSAT terdekat logodepok SPPT PBB Tahun 2012 Sudah Dapat Diambil di Masing-masing Kelurahan dan RT Setempat logodepok NJOP Lebih Kecil Dari 1 Milyar Tarifnya 0.125 %, sedangkan NJOP Lebih Besar Dari 1 Milyar Tarifnya 0.25 %logodepok

Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Di Puskesmas

                                                                                      RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

                                                                                                        NOMOR              TAHUN

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI PUSKESMAS

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

 

Menimbang

:

a.        bahwa guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan                 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pukesmas;
b.        bahwa penerbitan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang                  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
c.        bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009           tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti              Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34          Tahun 2000, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disesuaikan;
d.        bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam                huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pukesmas;
Mengingat

:

1.        Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2.        Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.        Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.        Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.        Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.        Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia             Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia         Nomor 4844 );
7.      Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
10.   Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.   Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4737);
15.   Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16.   Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.   Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000  tentang  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27 Seri C);
19.   Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah           Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
20.   Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok           Tahun 2010 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
Dan
WALIKOTA DEPOK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG  PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI          DI PUSKESMAS.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Kota adalah Kota Depok.
  1. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  1. Walikota adalah Walikota Depok.
  1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
  1. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  1. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang Pelayanan Kesehatan di Pukesmas.
  1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
  1. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.
  1. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
  1. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan selanjutnya dapat disingkat Puskesmas DTP adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di Ruangan Rawat Inap dengan tempat tidur rawat inap.
  1. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah pelaksanaan kegiatan tingkat kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat melalui kader dengan menyelenggarakan pelayanan lima program prioritas (KIA, KB, Imunisasi, Gizi  dan Penanggulangan Diare) secara terpadu pada satu tempat dan pada waktu yang sama dengan bantuan pelayanan langsung dari staf Puskesmas.
  1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

  1. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
  1. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas.
  1. Kesehatan Sekolah selanjutnya disebut UKS/UKGS diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
  1. Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan aki bat-aki batnya.
  1. Pelayanan Kesehatan Perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap.
  1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain adalah promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.
  1. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan di poliklinik kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain.
  1. Pelayanan Rawat Jalan Sore adalah pelayanan di poliklinik kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain yang dilaksanakan pada sore hari di Puskesmas.
  1. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kepada pasien observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
  1. Pelayanan Kesehatan di luar Gedung adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan dasar.
  1. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita                           yang melahirkan oleh dokter, dokter spesialis, bidan dan perawatan bagi bayi baru lahir.
  1. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosa dan terapi (Radiologi dan atau USG, Laboratorium).
  1. Pelayanan Konsultasi adalah konsultasi dokter, dokter spesialis dan konsultasi medis lainnya untuk keperluan terapi.
  1. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hokum.
  1. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
  1. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horisontal kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan rasional.
  1. Rujukan Kasus adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operasi dan lain-lain.
  1. Rujukan Bahan (Specimen) adalah rujukan yang menyangkut masalah pelayanan medik perorangan untuk pemeriksaan laboratorium klinik yang lebih lengkap.
  1. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
  1. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter umum atau dokter spesialis.
  1. Dokumen medik adalah dokumen rawat jalan dan dokumen rawat inap yang berisi data-data pasien.
  1. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan selama di rawat di Puskesmas.
  1. Mobil Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengantar pasien rujukan medik dan pelayanan yang lain yang diberikan terhadap pasien.
  1. Peserta program Askeskin adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu Askeskin dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
  1. Kader Kesehatan adalah penggerak masyarakat di bidang kesehatan.
  1. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan,pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
  1. Puskesmas PONED adalah puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar.
  1. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
  1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
  1. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  1. Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  1. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
  1. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  1. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  1. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
  1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  1. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  1. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
  1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang unuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan pidana.
  1. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

Pasal 2

(1)      Pelayanan Kesehatan di Puskesmas meliputi Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
(2)    Upaya Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),             terdiri dari :
a.         Pelayanan rawat jalan, meliputi :
  1. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
  1. pemeriksaan fisik;
  1. pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radiodiagnostik);
  1. pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut;
  1. pemeriksaan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga   Berencana (KB);
  1. pelayanan kesehatan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit;
  1. layanan Terapi Substitusi/Layanan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)
  1. layanan klinik sanitasi
  1. pemberian obat-obatan, bahan habis pakai.
b.      Pelayanan rawat inap, meliputi :
  1. akomodasi penderita/ pasien;
  1. pemeriksaan fisik;
  1. tindakan medis;
  1. pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radiodiagnostik) ;
  1. pemberian obat-obatan, bahan habis pakai; dan
  1. rujukan ke rumah sakit.
c.      Pelayanan kebidanan, meliputi :
  1. pelayanan kebidanan dapat dilaksanakan di rumah pasien maupun di sarana kesehatan baik Puskesmas, Puskesmas Dengan Tempat Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling serta Bidan Kelurahan.
  1. jenis pelayanan kebidanan yang diberikan, meliputi :
a)        pemeriksaan kebidanan dan persalinan;
b)        pertolongan persalinan/tindakan medis persalinan;
c)        pemeriksaan laboratorium bila diperlukan;
d)        akomodasi penderita/pasien;
e)        perawatan ibu dan bayi baru lahir;
f)         pemberian obat dan bahan habis pakai; dan
g)        rujukan ke Puskesmas dan rumah sakit bila di perlu kan.
d.         pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas, di luar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c.
(3)       Upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.    promosi kesehatan;
b.     penyehatan lingkungan;dan
c.      peningkatan kesehatan keluarga dan keluarga berencana.
d.     perbaikan gizi masyarakat;
e.     pencegahan dan pemberantasan penyakit;
f.       kesehatan jiwa masyarakat;
g.     surveilans penyakit dan surveilans gizi; dan
h.     pelayanan kesehatan lainnya.
(4)       Waktu pelayanan kesehatan di Puskesmas diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a.     Puskesmas Dengan Tempat Perawatan ( Puskesmas DTP) dan yang melakukan Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Dasar (PONED), waktu pelayanan hari Senin-Minggu: 24 (dua puluh empat) jam;
b.     Puskesmas yang pelayanannya diluar sebagaimana dimaksud pada huruf a, waktu pelayanan dan jam pergantian jaga diatur tersendiri oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan pelayanan dengan tetap  memperhatikan jam efektif dalam 1 (satu) minggu yaitu 37 jam 30 menit atau 150 jam dalam 1 (satu) bulan.

BAB III

PENDAPATAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

(1)       Terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat dipungut biaya sebagai pendapatan daerah.
(2)       Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
a.     Retribusi;
b.     Lain-lain pendapatan yang sah.
(3)       Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari hasil kerjasama antar Pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
(4)       Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah melalui rekening lain-lain pendapatan yang sah.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, Laboratorium Kesehatan Masyarakat  dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 5

(1)      Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas  adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)      Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  1. pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
  1. pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dalam rangka bakti sosial;
  1. penderita penyakit menular dan atau keracunan pada saat kejadian luar biasa;
  1. peserta program Askes, asuransi lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3          ayat (3);
  1. masyarakat yang di tanggung pelayananan kesahatannya melalui  Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Persallinan (JAMPERSAL);
  1. para korban bencana alam;
  1. penderita penyakit menular yang dibiayai oleh pemerintah pusat;
  1. kader kesehatan yang terdaftar dan aktif yang dibina             puskesmas.

Pasal 6

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas  adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas  digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas diukur berdasarkan:
a.      frekuensi pelayanan;
b.      waktu pelayanan;
c.      jenis pelayanan; dan
d.      fasilitas lainnya.

BAB VII

PRINSIP  YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)      Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi  ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)      Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3)      Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
(4)      Pembayaran tarif retribusi oleh peserta asuransi kesehatan antara lain Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan (Askes Wajib), dan Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas  adalah sebagai berikut :
a.        Rawat Jalan

NO

WAKTU

TARIF

(Rp)

JENIS PELAYANAN

1 Pagi hari

(jam 07‚Äď14.00)

Sore hari

(jam 14‚Äď19.00)

Malam hari

(jam 19‚Äď07.00)

Untuk klinik metadon

2.000,-

10.000,-

15.000,-

5.000,-

Pemeriksaan, konsultasi umum, pemberian obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai bila diperlukan.

Pelayanan kesehatan

2 Pagi hari

(jam 07‚Äď14.00)

Sore hari

(jam 14‚Äď19.00)

10.000,-

20.000,-

Pemeriksaan, konsultasi dokter spesialis/ ahli lainnya yang setara, pemberian obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai bila diperlukan.
b.            Rawat Inap

TEMPAT

TARIF

PER HARI

RAWAT (Rp)

JENIS PELAYANAN

Puskesmas atau puskesmas dengan tempat perawatan 40.000,- Pemeriksaan dan konsultasi, perawatan, penginapan dan konsumsi, pemberian obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai bila diperlukan.
c.             Kebidanan

NO

URAIAN

TARIF

(Rp)

Rawat inap 50.000,- / hari
Jasa tindakan persalinan normal 500.000
Jasa tindakan persalinan dengan penyulit (plasenta manual/ KBI/ KBE/ perdarahan post partum) 500.000,-
Pelayanan tindakan pra rujukan untuk ibu hamil,bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan komplikasi 100.000,-
Resusitasi bayi lahir 100.000,-
Penggunaan inkubator 25.000,- / hari
Terapi blue light 50.000,- / hari
Pemeriksaan kehamilan 10.000,-
Jasa suntik KB (tanpa bahan kontrasepsi) 2.000,-
Pengambilan papsmear/ IVA 25.000,-
Tindakan irigasi vagina 25.000,-
Pemasangan IUD (tanpa alat kontrasepsi) 25.000,-
Pencabutan IUD 25.000,-
Pemasangan implant (tanpa alat kotrasepsi) 25.000,-
Pencabutan implant 25.000,-
Vasektomi 500.000,-
Tubektomi 500.000,-
Pelayanan pasca keguguran (Kuretase) 650.000,-
Persalinan Pervaginam termasuk pelayanan nifas dan Pelayan bayi baru lahir dengan tindakan emergency dasar 650.000,-
CTG 55.000,-
Vacum Ekstraksi 250.000,-
AVM (Aspirasi Vacum Manual) 250.000,-
Pasang tampon 50.000
Lepas tampon 30.000,-
Pasang infus (vena kateter) 50.000,-
Lepas infus 20.000,-
Pasang kateter urin 50.000,-
Lepas kateter urin 20.000,-
Penjahitan perineum tanpa narkose derajat 1 200.000,-
Penjahitan perineum dengan narkose derajat II 300.000,-
Eksplorasi sisa plasenta 100.000,-
Eksplorasi sisa jaringan pada abortus 100.000,-

d.            Tindakan medik

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF

(RP)

A

TINDAKAN MEDIK UMUM
1.    Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5 25.000,-
2.    perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10 50.000,-
3.    perawatan luka dengan jahitan >10, setiap satu jahitan 5.000,-
4.    perawatan luka tanpa jahitan 5.000,-
5.    khitanan 150.000,-
6.    kateterisasi kandung kemih 10.000,-
7.    insisi abses 20.000,-
8.    vena seksi 75.000,-
9.    ganti balutan 10.000,-
10. ekstraksi benda asing 20.000,-
11. tindik 15.000,-
12. buka jahitan 5.000,-
13. pasang tampon epistaksis 15.000,-
14. ekstraksi satu kuku 25.000,-
15. perawatan luka bakar25.000,-
16. perawatan luka bakar >10% 75.000,-
17. ekstraksi batu urethra 35.000,-
18. ekstraksi corpus alineum tanpa komplikasi 20.000,-
19. tindakan bedah minor (ektirpasi granuloma, lipoma, clavus, kista atheroma) 50.000,-
20. chalazion 75.000,-
21. probing ductus nasolacrimalis 35.000,-
22. penggunaan nebulizer 25.000,-
23. mantoux tes 50.000,-

B.

TINDAKAN MEDIK GIGI
1)    Pencabutan satu gigi
a. gigi tanpa suntikan 10.000,-
      b. gigi dengan suntikan 20.000,-
      c. dengan komplikasi 30.000,-
2)    Penambalan tetap satu gigi susu atau gigi tetap 15.000,-
3)    Penambalan sementara satu gigi susu atau gigi tetap 10.000,-
4)    Perawatan gigi (pulpa dan atau saluran akar) 5.000,-
5)    Pembersihan karang gigi per regio 15.000,-
6)    Open boor 5.000,-
7)    Eksisi ranula/ mucocele 30.000,-
8)    Buka jahitan 5.000,-

C.

TINDAKAN REHABILITASI MEDIK
1)    Latihan jalan 10.000,-
2)    Infra red diathermy 10.000,-
3)    Short wave diathermy 10.000,-
4)    Electrical stimulation 10.000,-
5)¬†¬†¬† Ultra sound ‚Äď nebulizer 10.000,-
6)    Speach therapy 10.000,-

D.

TINDAKAN AKUPUNKTUR DAN AKUPRESSUR
Tindakan akupunktur dan alat 15.000,-
Tindakan akupressur 10.000,-
E. TINDAKAN HEMODIALISIS
Hemodialisa 528.000,-
e.            Pemeriksaan penunjang diagnostik :

NO

JENIS PELAYANAN

TARIF
(Rp)

A.

HEMATOLOGI :
Laju endap darah 5.000,-
Hematokrit 3.000,-
Hb 5 .000,-
Eritrosit 3.000,-
Leukosit 3.000,-
Retikulosit 3.000,-
Hitung jenis leukosit 4.000,-
Trombosit 5.000,-
Malaria/Fillaria 5.000,-
Masa pendarahan 2.000,-
Masa pembekuan 2.000,-
Golongan darah + Rhesus 8.000,-

B.

KIMIA DARAH :
Gula darah per test 10.000,- (10.000)
Bilirubin total 10.000,-
Bilirubin direct 10.000,-
Bilirubin indirect 10.000,-
Protein 10.000,-
Albumin 10.000,-
Globulin 10.000,-
Kreatinin 11.000,-
Ureum 11.000,-
Alkali Phosphatase 15.000,-
SGOT 12.500,-  (12.500)
SGPT 12.500,-  (12.500)
Gamma GT 15.000,-
Cholesterol total 11.000,-
Trigliserida 15.000,-
Asam Urat 15.000,-  (12.000)
LDL 11.000,-
HDL 11.000,-
Pemeriksaan HbSAg 20.000,-

C.

BAKTERIOLOGI SEDIAAN LANGSUNG :
Batang tahan asam per spesimen 5.000,-
Neisseria 8.000.-

D.

FAECES :
Rutin (Maskroskopis, Miskroskopis) 5.000,-
Darah samar 5.000,-

E.

SEROLOGI/ IMUNOLOGI
1. tes kehamilan 10.000,-
2. WIDAL 20.000,-
3.    Rapid test HIV 50.000,-
4.    Test Narkoba 50.000,-

F.

URINE
1)    Urine rutin 10.000,-
2)    Urobilinogen 3.000,-
3)    Urobilin 3.000,-
4)    Bilirubin 3.000,-
5)    Asam aseto asetat 3.000,-
6)    Aseton 3.000,-
7)    Esbach 4.500,-
8)    Sedimen 5.000,-
9)    Protein Bence jones 4.500,-
10) Reduksi 3.000,-

G.

ELEKTROMEDIK
1)    EKG 25.000,-
2)    USG 45.000,-
3)    Doppler 4.000,-

H.

RADIODIAGNOSTIK
1)    Foto ukuran besar 30.000,-
2)    Foto ukuran kecil 20.000,-
3)    Dua foto dengan 1 film 30.000,-
4)    Foto gigi 15.000,-
f.         Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan lainnya adalah sebagai berikut :

No

URAIAN

TARIF

(Rp)

KETERANGAN

1

Pelayanan Mobil Ambulans emergency 0 Pengantaran dan penjemputan pasien _ed an atau dari rumah sakit (tidak termasuk biaya tol)

2

Pelayanan medikolegal (visum luar) 10.000,-/ orang Pelayanan yang diberikan hanya pemeriksaan bagian            luar
tubuh

3

Surat Keterangan Sehat (termasuk tes Ichihara) 10.000,-/ orang

4

Imunisasi calon pengantin 10.000,-

5

Pelayanan kesehatan calon haji 20.000,-

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

Pasal 12

(1)      Retribusi yang terutang dipungut di wilayah kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.
(2)      Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)      Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon, dan atau kartu langganan.
(4)¬†¬†¬†¬†¬† Hasil retribusi disetorkan ke kas daerah dalam jangka waktu 1×24 jam.
(5)      Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan               Peraturan Walikota.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

(1)      Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)      Tempat pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah.

Pasal 14

(1)      Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)      Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

(1)      Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14,  diberikan tanda bukti pembayaran.
(2)      Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XI

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1)      Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
(2)      Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah memlampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
(3)      Kedaluwarsa penagihan Retribusi tertangguh jika:
  1. diterbitkan surat teguran; atau
  1. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(4)      Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(5)      Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
(6)      Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 17

(1)      Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)      Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai     alasan-alasan yang jelas
(3)      Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4)      Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5)      Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

(1)      Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)      Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
(3)      Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

(1)      Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaan Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar       2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)      Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1)   Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
(2)   Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3)   Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)   Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,  kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5)   Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)   Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7)   Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

(1)      Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)      Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)      Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

 

BAB XV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1)      Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi.
(2)      Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada             ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
(3)      Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
 

BAB XVI

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1)      Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
(2)      Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  1. memberikan kesepatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  1. memberikan keterangan yan diperlukan.
(3)      Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

                                                                 Pasal 24
(1)      Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)      Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)      Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapakan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1)      Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)      Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)      Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

                                                                 Pasal 26
(1)      Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(2)      Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
 

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1)      Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)      Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan                   penerimaan Negara.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 28

(1)      Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
(2)      Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)      Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
  1. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  1.       meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  1. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
  1. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan tehadap barang bukti tersebut;
  1. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  1. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  1. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  1. menghentikan penyidikan; dan/atau
  1. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(4)      Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1)      Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya dibidang Retribusi daerah kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)      Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur berkaitan dengan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh ketentuan retribusi              yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2008  tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.
Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALIKOTA DEPOK,

 
                                                                                             H. NUR MAHMUDI ISMA’IL
Diundangkan di Depok
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK
 
          
 
ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP. 19631217 198903 2 006
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN            NOMOR

 

454 Total Views 1 Views Today

Tanggapan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang harus diisi bertanda *

*
*