PRESS RELEASE

HUMAS DAN PROTOKOL KOTA DEPOK, 22 Juni 2010

Pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi sepanjang 14,7 km akan membebaskan lahan seluas 350 hektar yang melintasi lima kecamatan yaitu Sawangan (Cinangka), Limo (Limo, Krukut), Beji (Tanah baru, Kukusan, Pondok Cina, dan Kemiri Muka), Sukmajaya (Mekar Jaya, Bakti Jaya, dan Cisalak), dan Cimanggis (Cisalak Pasar, Sukatani, Curug, dan Harjamukti). Pembangunan jalan tol tersebut mempunyai arti sangat penting bagi Kota Depok karena diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan memperbaiki sarana transportasi.

H. Nur Mahmudi Ismail hadir dalam Forum Diskusi Publik Proyek Tol Cijago yang diselenggarakan oleh Forum Bersama Masyarakat Seksi II korban proyek tol cijago di Jl Juanda, Kav. LIN Rt.01/03, Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya. Diskusi yang digelar Selasa sore (22/6) dihadiri oleh Riola Saleh Komisioner Komnas Ham Sub Mediasi, Wardah Hafids Urban Poor Concortium, Rachmin Siahaan dan beberapa anggota Komisi A DPRD Kota Depok, dan warga sekitar Beji.

Dalam forum, para warga menyampaikan aspirasi dan kekecewaannya terhadap sikap Pemerintah yang dinilai kurang tegas terhadap penyelesaian proses pembebasan tanah, yang harganya belum menemui kesepakatan. Pinta Malam seorang warga Juanda meminta agar Pemerintah segera menyelesaikan proses pergantian tanah sehingga tidak berlarut-larut. Senada dengan warga, Wanda mengatakan agar Pemerintah segera menyelesaikan proses pergantian tanah dengan harga yang layak dan transparan agar warga tidak salah paham.

Menanggapi semua keluhan warga, Walikota mengatakan bahwa Pemerintah berpegangan pada Perpres nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres nomor 36 tahun 2005 mengenai Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam melakukan pembebasan tanah. Walikota juga mengatakan, Pemerintah tidak akan membuat warga susah terbukti dengan tidak adanya calo yang terlibat dalam proses pergantian pembayaran tanah. “Saya akan membantu warga dengan memberikan jaminan dalam proses pembebasan tanah secara bijak dan akan mengupayakan adanya pertemuan antara warga dan P2T/TPT untuk membahas masalah besarnya ganti rugi agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga ada transparansi kepada warga” ujar Walikota.

KEPALA BAGIAN
HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KOTA DEPOK

HANI HAMIDAH, S.Sos. M.Si
PEMBINA
NIP. 19630627 198409 2 001