logodepok Selamat Datang di Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok, Cyber City, Kota ODNR dan ODNC logodepokDukung Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei 2013 dengan STOP MEROKOK, DEMI KESEHATAN KITA logodepokVISI KOTA DEPOK TAHUN 2011 s/d 2016: Terwujudnya Kota Depok Yang Maju dan Sejahteralogodepok Sukseskan Gerakan ODNR Untuk Wujudkan Ketahanan Pangan NasionallogodepokSukseskan Gerakan ODNC Sebagai Upaya Penghematan BBM logodepokMari Berhemat Air, Untuk Menjaga Ketersediaannya Di Musim KemaraulogodepokKenali Tetangga Terdekat Anda, Agar Terjaga Keharmonisan dan Keamanan Bersama logodepok Anda Pendatang Baru ? Laporkan Diri Anda Ke RT/RW Setempat Max. 2x24 Jam logodepok Gunakan Internet Dengan Aman, Bijak dan Bermanfaatlogodepok Sayangi Anak-Anak Kita, Jauhkan Mereka Dari Tindak Kekerasan logodepok Segera Baliknamakan Kendaraan Bermotor Anda Sekarang Juga logodepok Cek Dokumen Perizinan, Ceknomorpendaftaran SMS ke 08119593477logodepok Mari Kita Sukseskan Program Andalan Kota Depok Menjadi 1.Kota Layak Anak, 2.Kota Bersih dan Hijau, 3.Kota Tertib dan Unggul dan 4.Cyber City logodepok Gerakan Satu Hari Tanpa Nasi (ODNR) setiap Hari Selasa adalah Untuk Meningkatkan Ketahanan dan Stabilitas Panganan Lokal logodepok Sesuai Peraturan Daerah Jawa Barat No. 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, PAJAK PROGRESIF (bertingkat) akan diberlakukan mulai tgl 1 Januari 2012 logodepok Segera Melapor ke Samsat terdekat bila terjadi Peralihan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Anda logodepok Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di www.dispenda.jabarprov.go.id atau hubungi kantor SAMSAT terdekat logodepok SPPT PBB Tahun 2012 Sudah Dapat Diambil di Masing-masing Kelurahan dan RT Setempat logodepok NJOP Lebih Kecil Dari 1 Milyar Tarifnya 0.125 %, sedangkan NJOP Lebih Besar Dari 1 Milyar Tarifnya 0.25 %logodepok

Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

PRESS RELEASE
HUMAS DAN PROTOKOL KOTA DEPOK, 24 September 2010

Jum’at (24/9) pagi bertempat di aula lantai 5 Balaikota Depok, Bagian Kepegawaian dan Inspektorat Pemerintah Kota Depok menggelar sosialisai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh kepala OPD Pemkot Depok serta Camat dan Lurah se-Kota Depok akan diberikan materi oleh Kabag Kepegawaian Agung Sugiharti dan Bagian Inspektorat Agus Suherman.

“Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, dan perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan larangan ketentuan PNS baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja” jelas Agung. Agung juga menjelaskan bahwa hukuman disiplin PNS terbagi tiga; Pertama hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas. Kedua, hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selam 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Ketiga, hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan daru jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

“Hukuman terberat yang didaptkan adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih selama satu tahun” jelas Agung dalam sosialisasi. Agung menambahkan pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Bila pejabat tersebut tidak menjatuhkan hukuman maka pejabat tersebutlah yang akan dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya dengan jenis hukuman yang seharusnya diberikan kepada PNS yang melanggar disiplin.

Upaya administratif dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya PP ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan maka tetap berlaku. “Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum kepada BAPEK sebelum berlakunya PP ini maka akan diselesaikan dengan PP 30 tahun 80 dan apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya PP ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka ketentuan dalam PP ini” tutur Agus. Agus menambahkan bahwa Pasal 12 PP 32 Tahun 79 tentang pemberhentian PNS telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEPALA BAGIAN
HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KOTA DEPOK

HANI HAMIDAH, S.Sos. M.Si

PEMBINA
NIP. 19630627 198409 2 001

Tanggapan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang harus diisi bertanda *

*
*