PRESS RELEASE
HUMAS DAN PROTOKOL KOTA DEPOK, 24 September 2010

Jum’at (24/9) pagi bertempat di aula lantai 5 Balaikota Depok, Bagian Kepegawaian dan Inspektorat Pemerintah Kota Depok menggelar sosialisai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh kepala OPD Pemkot Depok serta Camat dan Lurah se-Kota Depok akan diberikan materi oleh Kabag Kepegawaian Agung Sugiharti dan Bagian Inspektorat Agus Suherman.

“Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, dan perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan larangan ketentuan PNS baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja” jelas Agung. Agung juga menjelaskan bahwa hukuman disiplin PNS terbagi tiga; Pertama hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas. Kedua, hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selam 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Ketiga, hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan daru jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

“Hukuman terberat yang didaptkan adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih selama satu tahun” jelas Agung dalam sosialisasi. Agung menambahkan pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Bila pejabat tersebut tidak menjatuhkan hukuman maka pejabat tersebutlah yang akan dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya dengan jenis hukuman yang seharusnya diberikan kepada PNS yang melanggar disiplin.

Upaya administratif dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya PP ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan maka tetap berlaku. “Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum kepada BAPEK sebelum berlakunya PP ini maka akan diselesaikan dengan PP 30 tahun 80 dan apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya PP ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka ketentuan dalam PP ini” tutur Agus. Agus menambahkan bahwa Pasal 12 PP 32 Tahun 79 tentang pemberhentian PNS telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEPALA BAGIAN
HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KOTA DEPOK

HANI HAMIDAH, S.Sos. M.Si

PEMBINA
NIP. 19630627 198409 2 001