Menindaklanjuti Surat Edaran dari Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor SE-6300/MENLH/2010 tertanggal 19 Agustus 2010 Perihal Kebijakan Penilaian Dokumen Pengelolaan lingkungan Hidup Terkait sertifikasi dan registrasi di Bidang AMDAL.

Dasar :

  1. Undang-undang republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lungkungan Hidup;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 10/PRT/M/2008 Tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Wajib Dilengkapi denagn Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin, dan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memilliki Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/DELH atau DPLH).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah/Dinas/Instansi terkait untuk melakukan penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.

Demikian disampaikan.


WALIKOTA DEPOK


H.NUR MAHMUDI ISMA’IL