logodepok Selamat Datang di Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok, Cyber City, Kota ODNR dan ODNC, Kota Belimbing logodepokPertanyaan, saran dan konfirmasi mengenai pengaduan terkait Penerimaan CPNSD Depok TA. 2014 dapat menghubungi BKD dengan email: bkd@depok.go.id Telp. 021-29402279 logodepokDukung Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei 2013 dengan STOP MEROKOK, DEMI KESEHATAN KITA logodepokVISI KOTA DEPOK TAHUN 2011 s/d 2016: Terwujudnya Kota Depok Yang Maju dan Sejahteralogodepok Sukseskan Gerakan ODNR Untuk Wujudkan Ketahanan Pangan NasionallogodepokSukseskan Gerakan ODNC Sebagai Upaya Penghematan BBM logodepokMari Berhemat Air, Untuk Menjaga Ketersediaannya Di Musim KemaraulogodepokKenali Tetangga Terdekat Anda, Agar Terjaga Keharmonisan dan Keamanan Bersama logodepok Anda Pendatang Baru ? Laporkan Diri Anda Ke RT/RW Setempat Max. 2x24 Jam logodepok Gunakan Internet Dengan Aman, Bijak dan Bermanfaatlogodepok Sayangi Anak-Anak Kita, Jauhkan Mereka Dari Tindak Kekerasan logodepok Segera Baliknamakan Kendaraan Bermotor Anda Sekarang Juga logodepok Cek Dokumen Perizinan, Ceknomorpendaftaran SMS ke 08119593477logodepok Mari Kita Sukseskan Program Andalan Kota Depok Menjadi 1.Kota Layak Anak, 2.Kota Bersih dan Hijau, 3.Kota Tertib dan Unggul dan 4.Cyber City logodepok Gerakan Satu Hari Tanpa Nasi (ODNR) setiap Hari Selasa adalah Untuk Meningkatkan Ketahanan dan Stabilitas Panganan Lokal logodepok Sesuai Peraturan Daerah Jawa Barat No. 13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, PAJAK PROGRESIF (bertingkat) akan diberlakukan mulai tgl 1 Januari 2012 logodepok Segera Melapor ke Samsat terdekat bila terjadi Peralihan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Anda logodepok Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di www.dispenda.jabarprov.go.id atau hubungi kantor SAMSAT terdekat logodepok SPPT PBB Tahun 2012 Sudah Dapat Diambil di Masing-masing Kelurahan dan RT Setempat logodepok NJOP Lebih Kecil Dari 1 Milyar Tarifnya 0.125 %, sedangkan NJOP Lebih Besar Dari 1 Milyar Tarifnya 0.25 %logodepok

Wakil Walikota Sidak Ke Toko Obat

PRESS RELEASE
HUMAS DAN PROTOKOL KOTA DEPOK, 30 Maret  2011

Rabu (30/3) pagi, H. Idris Abdul Somad bertandang ke toko obat di Jl. Raya Kedaung Rt. 02/07, Cinangka-Wates. Kedatangan orang kedua di Depok yang didampingi oleh Kadis Kesehatan ke toko obat dan depot jamu tradisoanl Al-Kausar bertujuan untuk menegakan hukum di bidang kesehatan secara konsisten. “Sidak ini merupakan program tahunan yang selalu dilakukan oleh Dinkes. Sidak kali ini menitikberatkan pada perijinan pendirian toko obat dan penjualan obat ilegal” ujar Kadiskes Hardiono. Hardiono juga menginformasikan bahwa masih banyak toko obat di Kota Depok yang tak berijin dan akan ditertibkan oleh Dinkes.

Sidak yang didampingi pula oleh Camat Bojongsari Usman Haliyana, ditemukan berbagai macam obat keras yang dilarang untuk diperjualbelikan di toko obat. “Di toko ini, kami menemukan banyak obat keras bertanda merah yang artinya dilarang untuk diperjualbelikan karena harus disertai dengan resep dokter. Semua obat bertanda merah itu tidak boleh ada di toko obat, yang boleh berada di toko obat hanyalah obat yang bertanda biru dan hijau. Selain itu, di toko yang tidak memiliki ijin pendirian ini, juga terdapat beberapa kaplet pil KB yang seharusnya hanya ada di puskesmas. Pil KB tersebut khusus diperuntukan bagi warga miskin karena akan dibagikan secara gratis oleh puskesmas. Selain kedua jenis obat tersebut, kami juga menemukan obat cina yang illegal karena tidak tercantum ijin dari Depkes dalam lebel obat tersebut” papar Wakil Walikota.

“Sidak ini kami lakukan untuk menjaga keselamatan warga dari obat-obat keras dan illegal, serta untuk menertibkan dan mendisiplinkan para penjual obat sehingga semua toko obat yang ada di Depok sesuai dengan prosedur yang berlaku” jelas Wakil Walikota. Sidak yang berakhir di Klinik & Apotek Putra Medika di Jl. Pahlawan No. 4, Cinagka-Sawangan, Wakil Walikota beserta jajarannya menemukan pula beberapa obat keras dan pil KB yang dilarang untuk diperjualbelikan serta masa perijinan klinik yang telah berakhir dan belum diperpanjang lagi. Diakhir sidak, orang kedua di Depok menghimbau kepada para penjual obat untuk secepatnya mengurus perijinan pendirian toko agar obat-obat yang telah disita dapat dikembalikan.

“Semua obat keras ini akan kami sita dan akan kami kembalikan jika pemilik toko telah mengurus surat perijinan. Jika perijinan telah dibuat maka para penjual bisa datang ke Dinkes untuk mengambil obatnya, dan jika tidak diurus perijinannya maka obat tersebut akan kami musnahkan” jelas Hardiono mengakhiri sidak.

KEPALA BAGIAN
HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KOTA DEPOK

HANI HAMIDAH, S.Sos. M.Si
PEMBINA
NIP. 19630627 198409 2 001

204 Total Views 1 Views Today
Tags: 
Ikuti komentar tulisan ini melalui RSS

Satu komentar

  1. Salut kepada pemerintah Kota Depok khususnya pada bapak Wakil Walikota yang mau terjun langsung melakukan sidak terhadap toko obat ilegal. Harapan saya agar selanjutnya tidak hanya toko obat saja yang di sidak tetapi balai pengobatan/klinik juga kiranya dapat di sidak, krn msh banyak klinik di wilayah depok yang tidak memiliki surat ijin terutama balaipengobatan/klinik yang berada di perbatasan depok dan bogor (salah satunya di jl. Tapos Raya). Semoga hal ini dpt di tindak lanjuti demi kesejahteraan warga Depok khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Terima kasih.

Tanggapan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang harus diisi bertanda *

*
*