“Perlu dilakukan rekonstruksi kali Kupet untuk mengembalikan posisi dari proses penyerobotan kawasan sungai. Kami dapat beberapa laporan ada pembangunan rumah di kawasan sungai hingga terjadi penyempitan aliran sungai, diperparah dengan lemahnya dinding hingga jebol,” ujar Nur Mahmudi saat meninjau langsung Kali Kupet, Selasa (14/5/2013).

Saat ini terlihat beberapa bronjong untuk menahan sementara kondisi tanah yang anjlok namun volume air tetap besar sehingga nantinya akan dilakukan penyempurnaan terhadap kondisi kali dan juga dinding. “Nanti kali Kupet akan ditertibkan dan akan dibesarkan lagi alirannya, nanti akan kami perlebar lagi aliran kali tersebut menjadi tiga meter,” ujar Walikota.

Enco Kuryasa, Kepala Dinas Bimasda mengatakan pihaknya menyiapkan dana sebesar Rp 2,4 milyar untuk perbaikan dan penyempurnaan Kali Kupet ini. “Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk melebarkan saluran sungai dan memperkuat dinding tanggul kali ini,” ujar Enco. (Diskominfo/Rysko)

Walikota Depok: Kali Kupet akan Direkonstruksi adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

 ”Kerusakan jalan di sini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, elevasi jalan yang tidak memadai dan juga sistem drainase yang buruk. Total 10 ton hotmix kami bawa untuk menambal lubang tadi” ujar Kepala Dinas Bimasda, Ir. H. Enco Kuryasa, MM.

 Jalan berlubang di Tole Iskandar adalah satu dari total 22 titik jalan yang rusak di Kota Depok, sebanyak 13 titik saat ini telah dilakukan perbaikan darurat, antara lain jalan Cilodong, Sawangan, Tole Iskandar, Fly Over UI dan Tapos. Jalan-jalan tersebut lebih diutamakan karena dianggap merupakan titik yang rawan akan kemacetan.

Setelah selesai proses lelang, pemeliharaan jalan secara keseluruhan baik mengenai elevasi jalan dan drainasenya akan dilaksanakan lebih optimal. “Insya Allah dua minggu lagi proses lelang akan selesai dan kami akan memperbaiki lagi 22 titik jalan yang rusak secara optimal, jalan akan kembali mantap”, tutupnya.

(Diskominfo/Rysko)

Perbaikan Darurat Jalan Rusak di Depok adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Mengenai anggaran yang akan dialokasikan, Kepala Dinas Bimasda, Ir. H. Enco Kuryasa, MM. mengatakan bahwa Pemkot mengalokasikan dana sebesar 5 Miliar Rupiah. “Dana sebesar 5 Miliar ini akan digunakan untuk pemeliharaan di sebelas kecamatan di Depok dan sifatnya hanya tutup lubang”, tambahnya.

Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat mengeluhkan soal jalan-jalan yang rusak — seperti berlubang dan aspal yang mengelupas — di wilayah Depok. Menurut Ghufroni, perbaikan baru bisa dilakukan setelah selesainya proses lelang yang harus dilalui dalam pemilihan pihak ketiga sesuai peraturan pengadaan barang/jasa. Jalan yang akan diperbaiki antara lain jalan Kemakmuran, Tole Iskandar, Sawangan dan jalan utama lainnya. “Saya harap warga bersabar, karena kita tidak bisa menerima dana lalu beli bahan, semua ada prosesnya”, pungkas beliau.

(Diskominfo/Rysko)

Menjawab Keluhan Warga, Bulan Depan Perbaikan Jalan di Depok Dimulai adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Dasar program Adipura adalah adanya kesadaran dan semangat serta keterlibatan secara aktif partisipasi masyarakat dan stakeholder lingkungan, untuk mewujudkan kota yang bersih dan hijau, yang bukanlah semata-mata karena kegiatan kebersihan yang dilakukan secara formal dan rutinitas belaka oleh para petugas kebersihan dan pertamanan.  Lingkup kerja program Adipura difokuskan pada upaya untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi Kota Bersih dan Teduh atau Clean and Green City.

Dengan semangat itu pula, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok mengerahkan sebanyak 20 personil untuk melaksanakan kegiatan pengecatan trotoar jalan di bawah fly over UI pada hari Kamis (14/03/2013). “Kegiatan ini, sesuai dengan komitmen kita dalam mewujudkan Kota Depok yang bersih, yang sudah barang tentu harus didukung dengan kelengkapan infrastruktur dan kelengkapan jalan lainnya”, Ujar Drs. Dindin Djaenudin, Kepala Dishub Kota Depok.

Selain demi mewujudkan Kota Depok yang bersih, perbaikan dan pengecatan jalan ini dilakukan demi meningkatkan kemanan dan kenyamanan berkendara warga Depok. Meskipun jalan di bawah fly over UI merupakan wilayah perbatasan dan termasuk kawasan adminstratif Kota Jakarta Selatan, namun jalan ini menjadi pintu gerbang masuk Kota Depok dan tidak luput dari program pemeliharaan dari Dishub. “Meskipun ini jalan perbatasan, tidak ada salahnya kita ikut memperbaikinya, karena banyak warga Depok juga yang memakai jalan ini”, demikian Dindin menambahkan. Titik-titik lain yang menjadi objek pemeliharaan antara lain jalan Margonda, Arif Rahman Hakim, Juanda, Bahagia, dan Dewi Sartika.

Dalam rangka penyempurnaan program Adipura, selain pengecatan trotoar, Dishub juga membenahi terminal dari sisi kelancaran, penghijauan dan kebersihan, juga memperbaiki marka jalan yang ada di jalan-jalan protokol Kota Depok.

(Diskominfo/Rysko)

Dishub Tingkatkan Kenyamanan Berkendara Bagi Masyarakat adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Dinas Tata Ruang Kota dan Permukiman atau yang biasa disingkat DISTARKIM ini mempunyai sembilan prioritas pembangunan Kota Depok, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, pengembangan potensi ekonomi lokal dan investasi daerah, peningkatan penataan ruang dan lingkungan hidup perkotaan, pengembangan kreativitas,inovasi dan prestasi,peningkatan kualitas kehidupan keluarga, berbangsa dan beragama, serta peningkatan kesehatan, kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam acara yang turut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisi C Kota Depok, Gofar Hasan, Ketua fraksi komisi C Ibu Hj. Enti ini, banyak masukan yang diberikan oleh peserta antara lain soal sanitasi, pengawasan Rusunwa, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan rehabilitasi kantor kelurahan.

“Pemaparan program dari DISTARKIM harus sejalan dan bersinergi dengan masyarakat, karena jika program ini berjalan maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Untuk itu Saya harap tingkat partisipasi masyarakat bisa lebih terlihat,” ujar Dedi Rosadi, Sekretaris Dinas DISTARKIM. (Diskominfo/rysko)

Renja Distarkim Tekankan Sanitasi dan Pengawasan Rusunwa adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Penanganan Unjuk Rasa PJU dan JPO oleh Satpol PP adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Penghargaan ICT Pura yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok beberapa waktu lalu tak menyurutkan semangat Diskominfo untuk terus meningkatkan pelayanan Informasi dan Teknologi pada masyarakat di awal tahun 2013.

Seperti yang diungkapkan Kepala Diskominfo, Herry Pansila, bahwa di tahun 2013 yang sudah di ambang mata Diskominfo akan memperkokoh infrastruktur dengan menambahkan 30 titik hotspot lagi, terutama di kawasan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan pada masyarakat . Ini menjadi program andalan Kota Depok di era Cyber City yang menjadi tugas  Diskominfo untuk melakukan  integrasi dan aplikasi data, yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat memenuhi kebutuhan secara cepat, tepat dan aman.

Diskominfo Terus Perkuat Infrastruktur IT adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Jalan Raya Juanda Depok Lancar, Sepi Pedagang adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Setiap bangunan yang berdiri di Kota Depok harus memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini harus dipenuhi agar bangunan yang berdiri sesuai dengan tata ruang yang ditentukan atau tersirat dalam Perda No 12 tahun 2012, tentang retribusi IMB. Perlu juga diketahui, bahwa dengan membuat IMB maka secara langsung turut berpartisipasi membangun Kota Depok. Dengan IMB, bangunan yang didirikan memiliki izin, dan retribusi IMB dapat digunakan untuk melayani masyarakat Depok.

Kamis, 22 November 2012, Diskominfo beserta Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok, mengadakan Talkshow dan interaktif di Radio MPM-Cemerlang 107,2 FM. Talkshow radio yang dimulai pukul 09.00-10.00 WIB atau kurang lebih 1 jam ini, berbicara mengenai “Izin Mendirikan Bangunan (IMB).”

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau atas nama Walikota agar masyarakat dalam mendirikan bangunan, sesuai dengan rencana tata kota atau tata ruang kota. Dengan izin tersebut, masyarakat dapat memberikan kontribusi berupa retribusi Bangunan sehingga dapat meningkatkan pemdapatan Daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 7 Tahun 1999.

Bangunan apa sajakah yang harus memiliki IMB? Menurut Kepala BPMP2T Kota Depok, Drs. Sri Utomo, M.Si, “Surat izin mendirikan bangunan wajib dimiliki setiap masyarakat yang akan mendirikan bangunan dan usaha, atau pada setiap bangunan yang berdiri di atas tanah baik permanen maupun semipermanen.”

Terkait dengan Perda No 12 tahun 2012 mengenai retribusi, retribusi IMB dapat dilihat dalam dua aspek. Aspek pertama Ijin Gangguan (HO), maksudnya apabila seseorang belum memiliki ijin usaha, maka retribusi yang bersangkutan harus dicek kembali. Retribusi IMB adalah biaya Izin Mendirikan Bangunan yang dihitung berdasarkan luas secara fisik, biaya leges dan biaya pembuatan plat IMB. Mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah, pendirian bangunan dikategorikan berdasarkan peraturan zonasi tata ruang.

Pembuatan IMB harus melalui persyaratan yang sudah tersedia, persyaratannya disesuaikan dengan IMB yang akan didirikan. Seperti: Foto copy KTP, Bukti Kepemilikan Tanah, Akte Perusahaan (jika ingin mendirikan perusahaan), dsb. Untuk informasi lebih lanjut, warga dapat langsung datang ke loket informasi untuk menanyakan proses pengurusan IMB atau dapat dilihat di website resmi Dinas BPMP2T Kota Depok. Proses pembuatan perizinan tidak akan memakan waktu lama, apabila semua persyaratan atau dokumen telah memenuhi syarat ketentuan yang diberikan.

Pentingnya Mengurus IMB adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok

Bertempat di Aula Bappeda Provinsi Bali, Selasa (13/11), Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il ditunjuk sebagai narasumber dalam acara Roadshow  Advokasi dan Horizontal Learning (AHL) yang diselenggarakan oleh Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). Acara yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali I Made Jendra, SH ini merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh AKKOPSI dalam mewujudkan sanitasi yang lebih baik di Indonesia.

Dalam paparannya, Pak Nur mengambil tema sentral yaitu “Upaya Peningkatan Kepedulian Publik dan Lembaga di Kota Depok Dalam PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan Pembangunan Sanitasi”. Lebih jauh, Walikota Depok yang baru saja melaunching buku “One Day No Rice” ini menggambarkan kondisi umum sanitasi yang terjadi di Kota Depok dengan berdasar kepada dokumen perencanaan yang telah dihasilkan oleh Pokja Air Minum dan penyehatan Lingkungan (AMPL). Dokumen-dokumen tersebut antara lain Buku Putih, Strategi Sanitasi Kota (SSK), dan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS).

Acara yang menghadirkan seluruh bupati dan walikota yang berada di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ini merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan penyadaran bahwa sanitasi merupakan urusan kita bersama. Pak Nur secara gamblang menjelaskan betapa sanitasi harus menjadi prioritas dalam setiap program dan kebijakan yang dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Dalam konteks Kota Depok, political commitment yang ditunjukkan oleh Walikota Depok tidak hanya sekadar retorika belaka. Data menunjukkan, pada tahun 2012 Kota Depok telah mengalokasikan anggaran sanitasi sebesar 5,4% dari APDB. Angka yang terbilang besar, tentunya dengan kompleksitas permasalahan sanitasi yang ada di Kota Depok.

Pak Nur kembali mengingatkan beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam upaya mewujudkan Sanitasi Prima. Saat ini, terdapat 29 perumahan skala kecil dan menengah serta rumah kos baru yang telah menerapkan aturan pengolahan air limbah domestik. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Walikota Depok Nomor 17 tahun 2012 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik. Selain itu, untuk lebih memetakan potensi permasalahan sanitasi di tingkat kelurahan, pada tahun ini telah dilakukan survey EHRA (Evaluation High Risk Assesment) tingkat kelurahan sebagai data awal  dalam mewujudkan sanitasi yang lebih baik.

Sebagai penutup, Pak Nur mengajak seluruh pemangku kepentingan di level pemerintah daerah untuk mau dan siap terprovokasi menjadi kabupaten/kota yang peduli terhadap sanitasi di wilayahnya masing-masing.

Sanitasi dan Political Commitment Walikota Depok adalah berita dari : Situs Pemerintah Kota Depok