PPID Kota Depok

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pubik.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar  Layanan Informasi Publik.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Walikota Depok Nomor  5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik / PPID di Kota Depok.

KETENTUAN UMUM

1. Badan Publik wajib untuk menyediakan, menerbitkan, mengumumkan dan memberikan Informasi Publik melalui mekanisme pengumuman maupun melalui mekanisme Permintaan/Permohonan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan.

2. Badan Publik adalah (1) lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelengaraan negara, dan (2) organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

3. Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Depok terdiri dari Walikota/Wakil Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Depok.

4. Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

5. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

6. Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik, meliputi : (1) Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan, terdiri dari Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta, dan Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat, serta (2) Informasi Yang Disediakan Berdasarkan Permohonan/Permintaan.

7. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

a. Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum;

b. Informasi yang dapat menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d.Informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia;

e. Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

g. Informasi yang dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau pun wasiat seseorang;

h. Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi;

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; dan

j. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang.

HAK BADAN PUBLIK

1. Menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Menolak untuk memberikan Informasi Publik, berkaitan dengan;

    (a) Informasi yang dapat membahayakan negara,

    (b) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat,

    (c) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi,

    (d) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; serta

    (e) Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

2. Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik.

3. PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

4. PPID Utama di lingkungan Pemerintah Kota Depok dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

5. PPID Pembantu pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Depok dijabat oleh Sekretaris pada Badan/Dinas/Inspektorat/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan, Kepala Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan/DPRD, Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor, serta unit kerja lainnya.

6. Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.

TANGGUNG JAWAB

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

TUGAS DAN WEWENANG PPID

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mempunyai tugas:

  a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

   b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;

   c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

   d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

   e. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi; dan

   f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mempunyai kewenangan:

   a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

   c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

   d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan

   e. Menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, mempunyai tugas:

   a. Membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID; dan

   b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

LAPORAN DAN EVALUASI

1. Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

2. Salinan laporan sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada Komisi Informasi dengan sekurang-kurangnya memuat:

   a. Gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;

   b. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;

   c. Rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik;

   d. Rincian Penyelesaian sengketa Informasi Publik;

   e. Kendala eksternal dan Internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;

   f. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi;

3. Badan Publik membuat laporan dalam bentuk ;

   a. Ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik; dan

   b. Laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik.

4. Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun.