01. Tenaga Non PNS DKUP Didaftarkan Ke BPJS 1092015depok.go.id – Upaya menjamin keselamatan kerja tenaga honorer, Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar (DKUP) Kota Depok mendaftarkan tenaga non PNS ke BPJS Ketenagakerjaan. Secara simbolis, Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il pagi tadi memberikan sertifikat keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut seusai apel pagi.

Nur Mahmudi mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terhadap kesejahteraan non PNS yang bekerja di Pemkot Depok. Menurut Nur Mahmudi, tenaga non PNS turut memiliki peran kontibusi dalam kinerja dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

“Keberadaan mereka perlu mendapat apresiasi, untuk itu kami mendaftarkan mereka ke BPJS,” ujar Nur Mahmudi.

Para tenaga non PNS ini nantinya akan masuk ke dalam tiga program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM). Adanya BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan tidak ada lagi keresahan di pihak tenaga non PNS, karena telah dilindungi oleh BPJS, sehingga kinerja mereka dapat meningkat lebih baik lagi.

“Sudah ada beberapa dinas yang mendaftarkan tenaga non PNS ke BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan dinas lain pun turut mengikutinya,” tutup Nur Mahmudi.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok, Suhedi mengatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya melakukan pendekatan kepada dinas lain di Kota Depok untuk mendaftarkan tenaga non PNS ke BPJS Ketenagakerjaan. Adapun untuk saat ini baru beberapa dinas saja yang menjadi peserta, di antaranya DKUP, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Bimasda), Satpol PP, dan Bag. Umum.

Suhedi mengungkapkan bahwa pada tahun lalu DKP merupakan dinas pertama yang mendaftarkan karyawannya ke BPJS, selanjutnya beberapa dinas juga turut mendaftarkan karyawannya. Total tenaga non PNS yang sudah didaftarkan oleh Pemkot Depok sekitar 2000 lebih, angka ini diharapkan akan bertambah.

“Tenaga kerja non PNS juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap pekerjaan, dalam hal ini perlindungan itu menjadi tanggung jawab dinas atau OPD terkait,” jelasnya. (Rysko/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :