Aparatur Sipil Negara (ASN) terikat dengan ketentuan dan aturan kedisiplinan yang berlaku. Karena itu, jika ada ASN yang berurusan dengan kasus hukum, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, seseorang diberhentikan dari PNS di antaranya ketika ditahan dalam proses hukum. Jika tidakditahan, tetapi statusnya sudah tersangka ada dua hal yang bisa dilakukan pada ASN yang bersangkutan yakni diberhentikan sementara, maupun disesuaikan dengan wewenang atau atas otoritas wali kota.

“ASN yang diberhentikan sementara ada aturannya juga kalau belum proses persidangan, tidak bisa diberhentikan sementara,” jelas Mohammad Idris, ditemui usai meresmikan Masjid Baitul Mu’afi RSUD Depok, Jumat (31/08/2018).

Ditambahkannya peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang ada di Pemkot Depok juga sangat signifikan. Karena Baperjakat yang akan memutuskan seperti apa status seorang ASN apabila sedang berurusan dengan kasus hukum.

“Bisa saja di-nonjob, karena untuk memberikan waktu agar bisa konsentrasi dengan proses hukum yang sedang berjalan,” tandasnya.

 

Penulis: Nurul Hasanah

Editor: Dunih

Bagikan post melalui :