blhdepok.go.id – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok berencana akan menyurati KPUD dan Panwaslu Kota Depok terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di pohon menggunakan paku. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BLH Kota Depok Wijayanto saat ditemui di kantornya, Kamis (01/10/2015)

Surat ini merupakan kali kedua yang dilakukan BLH, sebelumnya saat  pesta demokrasi belum dimulai BLH sudah mengirimi surat ke KPUD dan Panwaslu terkait hal ini. BLH juga meminta kepada masing-masing Paslon (pasangan calon) untuk tidak memasang, mengikat, dan memaku atribut kampanye di pohon.

“Sudah sekali kami kirimkan surat ke KPU dan Panwaslu, ini merupakan surat kedua agar koordinasi berjalan dengan baik,” ujar Wijay.

Selain mengirimkan surat ke Panwaslu dan KPUD, pihak BLH juga sudah memberikan pernyataan terkait tidak bolehnya memasang APK di pohon, dalam kegiatan rapat di DPRD Depok.

“Saya pernah bilang di rapat DPRD untuk dijaga pohon dari segala macam APK,” ujarnya.

Pemasangan APK di pepohonan melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pedoman dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tidak boleh memasang apapun di pohon. Pemasangan APK di pohon yang menggunakan alat tajam seperti paku ini, tentu akan berdampak buruk bagi pertumbuhan pohon.

“Sebenarnya tidak hanya APK yang akan kami cabut pada pohon, spanduk iklan yang dipasang di pohon juga akan kami cabut, namun menjelang Pilkada intensitas pemasangan APK di pohon menjadi lebih tinggi, ” ujar mantan Plt Kepala Distarkim ini. (Rysko/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :