rw layak anakdepok.go.id – Sejalan dengan program andalan Pemkot Depok yakni menjadikan Depok Kota Layak Anak, saat ini kota yang terkenal dengan masjid kubah emasnya ini telah memiliki 16 RW Ramah Anak yang tersebar di 11 kecamatan se-Kota Depok. RW Ramah Anak ini dimaksudkan terkait komitmen wilayah satu RW yang dibangun warga sekitar terhadap keberadaan anak untuk dilindungi, dihargai, dan dijaga oleh semua pihak.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK) Kota Depok, Epiyanti, mengatakan bahwa sebuah kelurahan dapat menjadi kelurahan layak anak dengan persyaratan sudah ada 2 RW layak anak di wilayahnya. Di RW Ramah Anak nanti, tingkat kriminalitas harus rendah.

“Pengurus RW juga harus membuka mata apakah sudah siap warganya untuk menjadi RW ramah anak. Tiap kelurahan dan RW harus memiliki pojok baca dan ruang menyusui, baik di Posyandu atau kantor kelurahan,” ujar Epiyanti.

Di RW Ramah Anak ini nantinya, imbuh Epi, peran serta pengurus untuk mensosialisasikan mengenai informasi kekerasan pada anak, salah satunya dengan memasukkan informasi di setiap kegiatan, seperti pengajian atau pertemuan bulanan. Membangun kesadaran warga, jika mendapatkan tindak kekerasan tidak malu untuk melaporkan.

“RW Ramah Anak ini seperti perpanjangantangan Pemkot ke masyarakat, sehingga dapat membantu kami untuk segera mengetahui informasi serta mensosialisasikan apa yang harus dilakukan agar tingkat kriminalitas pada anak berkurang atau bahkan tidak ada di Depok,” terang mantan Kepala Bidang Kependudukan Disdukcapil Depok ini.

Epiyanti menuturkan, setidaknya ada lima cluster dalam yang harus dipenuhi RW Ramah Anak. Cluster yang dimaksud, yaitu pertama adalah hak sipil dan kebebasan agar anak mendapatkan akta kelahiran dan kartu identitas. Kedua, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga adalah hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan sosial budaya. Keempat, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sedangkan yang terakhir adalah hak perlindungan khusus. (Nurul Hasanah/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :