depok.go.id – Upaya membuat efek jera kepada pelaku usaha yang sering melakukan penimbunan bahan pokok, kepolisian menerbitkan maklumat kepala Polri yang berisi larangan melakukan penimbunan atau penyimpanan pangan dan barang kebutuhan pokok.

“Maklumat bernomor MAK/01/VIII/2015 ini dikeluarkan atas instruksi Kapolri untuk menjamin ketersediaan pangan dan stabilisasi harga,” ujar Kapolresta Depok, AKBP Dwiyono, beberapa waktu yang lalu.

Ada tiga poin yang disampaikan dalam maklumat ini. Pertama, pemerintah berkewajiban menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan untuk masyarakat yang cukup aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Kedua, dalam praktik sering terjadi keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh kelangkaan atau gejolak kenaikan harga pangan.

Terakhir, kepada para pelaku usaha dilarang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan atau di luar batas kewajaran, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, sehingga mengakibatkan bahan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi, serta dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah atau waktu tertentu pada saat kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan.

Adapun ancaman bila diketahui menimbun bahan makanan sesuai pasal 133 UU Nomor 18 Tahun 2012 adalah penjara selama 7 tahun atau denda paling banyak 100 miliar rupiah dan Pasal 104 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun atau denda 50 miliar rupiah. Adanya peraturan tersebut, diharapkan dapat mencegah pelaku nakal untuk melakukan penimbunan bahan pokok.

“Di situ (maklumat) sudah tertera hukuman apa yang bisa dijatuhkan. Kepada pelaku usaha, berpikirlah sebelum bertindak,” tutup Dwiyono. (Vidyanita/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :