wtp_dama

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menyerahkan penghargaan untuk Pemkot Depok yang diterima Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, di Jakarta, Jumat (2/10).

depok.go.id – Kota Depok kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa  Pengecualian (WTP) yang  keempat kalinya dari Menteri Keuangan (Kemenkeu) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat (02/10/2015). Laporan tersebut diserahkan dalam rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2015.

Kegiatan ini dirangkai dengan  penyerahan piagam penghargaan kepada 150 bupati dan 50 Walikota yang daerahnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014.

Selain itu, kegiatan yang bertemakan ‘Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Era Baru Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia’ tersebut dihadiri oleh 62 Menteri atau Pemimpin Lembaga LKPD, 26 Gubernur serta tamu undangan se-Indonesia.

Dalam paparannya, Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan oleh Menteri Keuangan tersebut dan berharap prestasi yang telah didapatnya selama menjabat menjadi Walikota dapat dilanjutkan lebih baik lagi.

Alhamdulllah mudah-mudahan penghargaan yang diberikan ini dapat memberi semangat untuk bekerja lebih baik lagi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparatur pemerintah yang terus secara disiplin mengikuti proses-proses prosedur pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan proses pengawasan di inspektorat sampai kepada proses pertanggungjawabannya,” ujar orang nomor satu di Kota Depok ini.

Penghargaan ini tak lepas dari kinerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membuat laporan keuangan secara transparan. Wali kota yang masa baktinya sebentar lagi berakhir ini berharap dengan diraihnya predikat WTP ini, Pemerintah Kota Depok mampu lebih baik dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual yang berkualitas, sehingga menjadi alat pertanggungjawaban yang baik. (Dama/Aris/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :