angkotIzin trayek hanya bisa diberikan pada badan hukum berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Badan hukum yang dimaksud bisa berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi.

Hal itu diungkapkan oleh Kasi Angkutan Lintas Batas Dishub, A. Zaini saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/2/2015). Zaini menegaskan, memang saat ini pemberian izin trayek masih pada perorangan namun kedepan para pemegang izin trayek akan diarahkan untuk berbadan hukum.

“Kami menyadari saat ini perizinan yang diberikan pada perorangan, tetapi akan kami berikan panduan agar mereka membentuk suatu badan hukum,” tuturnya.

Zaini yang sudah bertugas di Dishub dari tahun 1999 itu melanjutkan, Dishub masih memberikan toleransi pada penerima izin trayek sampai dengan 1 Januari 2017 untuk merubahnya menjadi badan hukum. Untuk itu, pada setiap pelayanan di perizinan Dishub berupaya terus melakukan sosialisasi dengan membuat surat pernyataan sanggup beralih ke badan hukum maksimal tahun 2017 kepada para pemegang trayek.

“Para pemegang trayek yang sekarang kami upayakan untuk membuat surat pernyataan sanggup menjadi badan hukum hingga 2017,” tambahnya lagi.

Saat ini sudah ada contoh yang akan beralih ke badan hukum, yaitu angkot dengan trayek D.07. Para pengurus dan anggotanya sudah sangat solid, oleh karena itu mereka akan didorong dan dibina agar bisa berbadan hukum. Selain itu, Dishub juga sudah menggandeng DKUP untuk pemberian informasi seputar persyaratan pendirian koperasi. (Nurul H/Diskominfo)

Bagikan post melalui :