test pkhDinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok menggelar tes tertulis bagi peserta Calon Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), di Aula Lantai 1 Gedung Balaikota Depok, Kamis (03/04/2014). Tes tersebut merupakan salah satu proses seleksi bagi 92 peserta calon pendamping PKH di Kota Depok.

Menurut Ani Rahmawati selaku Kepala Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok, tes akan dilakukan selama dua hari. “Hari ini dilaksanakan tes tulis dan psikotest. Jika semua test sudah didapatkan hasilnya, besok kita dapat langsung melakukan tes wawancara dan diskusi kelompok,” tuturnya.

test pkh2Ani juga menambahkan bahwa Disnakersos Kota Depok dalam hal ini hanya sebagai fasilitator saja. Untuk soal tes dan hasilnya merupakan wewenang dari Kementerian Sosial.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Seleksi dan Verifikasi Direktorat Jaminan Sosial Kementrian Sosial Republik Indonesia Idit. S. Priatna mengatakan bahwa pihaknya memiliki kriteria tersendiri dalam melakukan penyeleksian calon pendamping PKH. “Untuk syarat menjadi pendamping pastinya sudah kami tentukan, tentunya dia harus berdomisili di lokasi PKH misalnya di Kota Depok. Ia harus memiliki KTP Depok. Selain itu berpendidikan minimal Diploma 3 untuk semua jurusan, pengalam kerja, dan peminatan terhadap bidang ini,” pungkasnya.

Idit juga menjelaskan, kedua tes yang dilakukan hari ini hasilnya akan dikombine. Jika memenuhi standar yang ditetapkan, akan lulus dan selanjutnya dapat mengikuti  diskusi kelompok esok harinya. Selain itu, pihak kementerian memberikan syarat khusus yang harus dimiliki calon pendamping PKH yaitu mampu menjelaskan kepada warga miskin mengenai bantuan yang akan diberikan.

Program PKH ini lebih difokuskan kapada bagaimana keluarga miskin bisa mengakses pelayanan-pelayanan sosial dasar, diantaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Idit mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan resertivikasi pada tahun 2013. Kegiatan yang dilakukan semacam menilai kembali kondisi keluarga apakah sudah ada perubahan dari status sosial ekonominya. Bagi warga yang status ekonominya belum naik tetapi masih memenuhi persayaratan, tetap dapat memperoleh bantuan. Namun tetap mengacu pada persyaratan awal diantaranya untuk ibu hamil, ibu yang masih memiliki balita, ibu menyusui, ibu nifas, serta anak SD dan SMP. Meskipun sangat miskin tetapi tidak memiliki kriteria seperti yang telah disebutkan, tidak dapat memperoleh bantuan. (indri/Diskominfo)

Bagikan post melalui :