depok.go.id-Puluhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjaring
Satpol PP Kota Depok, telah menandatangani surat perjanjian dengan
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok. Surat perjanjian tersebut, sebagai
bentuk legitimasi agar para PMKS tidak kembali turun ke jalan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Kota Depok, Dodi Rustyandi
mengatakan, setiap PMKS yang dibina adalah mereka yang terjaring oleh
Satpol PP Kota Depok. Sebab, bukan wewenang Dinsos untuk menjaring
para PMKS.

“Kami mendata, kemudian memeriksa identitas para PMKS. Jika bukan
warga Depok, kami akan kembalikan ke kota asalnya. Jika PMKS adalah
warga Depok, akan kami panggil keluarga dan kerabatnya untuk
bersama-sama membina,” ujarnya kepada depok.go.id, Rabu (03/07/2019).

Dikatakannya, sebelum dikembalikan para PMKS diharuskan menandatangani
surat perjanjian. Surat perjanjian digunakan agar para PMKS tidak
mengganggu ketertiban umum lagi.

“Jadi, ada surat pernyataan sebelum dikembalikan ke rumah. Dengan wali
atau keluarganya. Kalau tertangkap lagi mereka dapat dikenakan pasal
tindak pidana ringan (tipiring),” ucapnya.

Penulis : Janet Swastika
Editor : Dunih

Diskominfo
Bagikan post melalui :