depok.go.id-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan diberi pembinaan pembuatan produk hukum (legal drafting). Pembinaan yang akan dilaksanakan pada bulan April dan Juli 2019 itu, ditujukan agar ASN memahami hukum sebagai landasan untuk membuat kebijakan.

“Pembinaan ini dimaksudkan agar ASN dari beberapa Perangkat Daerah (PD) yang membutuhkan produk hukum, bisa membuat atau menyusun sebuah produk hukum seperti menyusun Surat Keputusan (SK), Peraturan Wali Kota, hingga Peraturan Daerah (Perda),” tutur Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Depok, Salviadona Tri Partita kepada depok.go.id, baru-baru ini.

Dona mengatakan, pembinaan legal drafting terbagi dalam dua angkatan. Untuk angkatan pertama dilaksanakan di bulan April dan angkatan kedua di bulan Juli.

“Total peserta pembinaan legal drafting sekitar 100 orang,” katanya.

Melalui pembinaan tersebut, dirinya berharap dapat membantu PD terkait yang membutuhkan produk hukum. Sebab, menurutnya, saat ini ASN di Pemkot Depok yang berlatar belakang sarjana hukum dan bisa menyusun produk hukum masih terbatas.

“Mudah-mudahan dengan pembinaan ini, para ASN di PD terkait bisa mengetahui proses penyusunan produk hukum sehingga nantinya bisa menyusun produk hukum sesuai dengan tata cara seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” tandasnya.

Penulis : Jose Marques
Editor : Dunih

Diskominfo

Bagikan post melalui :