Wali Kota Depok, Mohammad Idris sampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok yang di selenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Selasa (03/07/2018). (Foto: Diskominfo)

depok.go.id- Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2017 mencapai 82,57 persen atau sebesar Rp 2,6 triliun.  Jumlah tersebut terserap paling banyak untuk keperluan belanja modal sebesar Rp. 1,018 triliun yang digunakan untuk belanja tanah, gedung dan bangunan serta aset lainya.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengatakan, besaran APBD Kota Depok 2017 Rp 3.23 triliun lebih dengan realisasi belanja mencapai Rp 2.6 triliun. Sedangkan untuk realisasi pendapatan daerah untuk APBD 2017 mengalami peningkatan sebesar sebesar 105,82 persen atau sebesar  Rp 2.84 triliun atau dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,69 triliun.

“Dengan begitu, setelah membandingkan antara pendapatan, belanja serta surplus atau defisit serta pembiayaan maka terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2017 sebesar Rp 719 miliar,” ujarnya saat Rapat Paripurna Penyampaian Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Depok 2017 di ruang sidang paripurna DPRD Depok, belum lama ini.

Dirinya menuturkan, laporan pertanggungjawaban ini disajikan dalam bentuk laporan berstandar akuntasi berbasis akrual yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Barat. Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga mendapatkan  predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Predikat WTP ini sudah 7 kali, Semoga pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 ini dapat dibahas lebih lanjut oleh DPRD Kota Depok,” tutupnya.

Penulis : Janet Swastika

Editor   : Retno Yulianti

Diskominfo

Bagikan post melalui :