Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, saat menerima audiensi dari No Tobacco Comunity (NoTC) dan International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, di ruang kerjanya, Kamis (04/07/19). (Foto : Istimewa)

 

depok.go.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sangat serius dalam melakukan penanganan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Bahkan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang KTR yang sejak lima tahun terakhir diberlakukan, kini akan direvisi kembali agar regulasinya semakin jelas.

“Isi di dalam Perda tersebut, masih dibolehkan merokok di kawasan tertentu atau kawasan yang sudah disediakan. Nah, kami ingin merevisi bahwa di Kota Depok dilarang merokok. Jika ada yang melanggar, maka sanksi tegas akan diterima si pelanggar,” ujar Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, usai audiensi dengan International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, di ruang kerjanya, Kamis (04/07/2019).

Dikatakannya, seluruh dinas terkait juga ikut membantu menciptakan serta menyosialisasikan Perda KTR. Seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk sosialisasi peraturan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok sebagai fungsi pengawasan.

“Kami juga menggandeng beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti No Tobacco Comunity (NoTC) dan yang terbaru yaitu dari International Union Against Tuberculosis and Lung Disease,” katanya.

Pradi berharap, revisi Perda bisa dilaksanakan secepatnya. Sehingga Pemkot Depok memiliki payung hukum yang jelas untuk menerapkan sanksi bagi pelanggar.

“Ini juga merupakan bentuk edukasi kami kepada masyarakat. Mereka harus tahu bahaya yang ditimbulkan asap rokok, khususnya bagi anak-anak. Revisi akan kami ajukan, mudah-mudahan cepat rampung,” pungkasnya.

Penulis: Vidyanita
Editor: Dunih

Diskominfo

Bagikan post melalui :