DPD RI saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemkot Depok di ruang rapat Disrumkim Kota Depok, lantai 5, gedung Dibaleka II, Selasa (04/12/18). (Foto: Jose/Diskominfo)

depok.go.id- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tengah menggodok pengelolaan bantuan dana alokasi kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dimana, anggaran tersebut akan dicairkan pada tahun 2019.

“Terkait pengelolaan dana tersebut, saat ini kita tengah membahas bersama para camat dan lurah. Sebisa mungkin tidak merubah ketentuan yang ada di pengelolaan APBD Depok. Regulasinya harus sama,” tutur Kepala Bappeda Kota Depok Widyati Riyandani saat menerima kunjungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di ruang rapat Disrumkim Kota Depok, Selasa (04/12/18).

Dikatakannya, besaran dana bantuan kelurahan  yang dialokasikan untuk Kota Depok sebesar Rp 23 miliar. Dengan rincian, untuk setiap kelurahan sekitar Rp 370 juta.

“Dana alokasi kelurahan ini untuk sarana prasarana (sarpras) dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi, terkait dengan porsi anggaran itu tergantung dari kebutuhan setiap kelurahan. Yang penting tidak keluar dari jalur dokumen perencanaan yang ada di Pemkot Depok,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Anggota DPD RI Kota Depok Ai Hambali menuturkan, anggaran alokasi bagi kelurahan telah diputuskan dan akan dicairkan pada tahun 2019. Untuk itu, pihaknya mengunjungi Pemkot Depok untuk mendiskusikan terkait mekanisme penyaluran alokasi anggaran dana kelurahan.

“Jadi, kunjungan kami kesini untuk mendiskusikan mekanisme penyaluran alokasi anggaran tersebut. Karena ini adalah sesuatu yang baru, sehingga kita ingin mendapatkan masukan langsung dari para lurah. Apa yang diusulkan oleh lurah itu yang nantinya akan kita sampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” terangnya.

Dirinya menambahkan, dari hasil pembahasan antara Bappeda dan DPD RI, diusulkan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berada di kecamatan. Sementara untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berada di kelurahan.

 

Penulis : Jose Marques

Editor : Retno Yulianti

Diskominfo

 

 

 

Bagikan post melalui :