kadisdik 2

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Mohammad Thamrin . (Foto : Diskominfo)

depok.go.id –  Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tidak perlu khawatir akan nasibnya di tahun 2018 mendatang, karena Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Mohammad Thamrin menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para honorer yang bertugas di UPTD akan tetap bekerja dan ditempatkan di Disdik.

Thamrin mengatakan, pembubaran UPT memiliki dasar yang jelas. Yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Kita tetap mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut. Mengenai petugas operator di UPT, karena kita masih membutuhkannya, jadi mereka akan berkantor di sini (Kantor Disdik),” katanya, kepada depok.go.id, Selasa (05/12/2017).

Menurut Thamrin dengan berkantor di Disdik, diakui lebih mudah untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dikerjakan pegawai UPT. Di antaranya melakukan pengawasan terhadap proses pencairan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS). Adapun dengan ASN yang sedang menjalani proses kenaikan jabatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan menyalurkan mereka ke perangkat daerah yang lain.

Sementara itu, Kantor UPT dan segala infrastrukturnya, imbuh Thamrin, apabila disetujui Badan Keuangan Daerah (BKD) bidang aset sebagai kepemilikan Disdik, bisa menjadi sekretariat bersama. Misalkan untuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tingkat kecamatan atau Kwartir Ranting (Kwarran) Pramuka yang selama ini berada di sekolah-sekolah.

“Kita juga bisa gunakan untuk Kantor UPTD nonformal, misalkan untuk sanggar belajar, sehingga tetap bermanfaat,” tutupnya.

Penulis: Pipin Nurullah

Editor: Dunih dan Rita Nurlita

Diskominfo

Bagikan post melalui :