kepala imigrasi

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok, Dadan Gunawan. (Foto : Guntur/Diskominfo)

depok.go.id – Pemberian paspor bagi warga yang hendak melaksanakan ibadah umroh kini semakin diperketat. Sebab, selain harus melengkapi persyaratan dokumen pribadi, warga juga diminta untuk melengkapi Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok, Dadan Gunawan mengatakan, tujuan dari aturan tersebut adalah untuk mencegah adanya calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal serta praktik perdagangan manusia. Menurut Dadan, selama ini terdapat sejumlah oknum masyarakat yang memanfaatkan pengajuan paspor umroh, namun justru dimanfaatkan untuk bekerja.

“Melalui aturan ini, negara hadir melalui Nawa Citanya untuk memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI). Kami ingin memastikan bahwa setiap WNI yang hendak melaksanakan ibadah umroh dapat menggunakan perizinannya dengan benar,” kata Dadan kepada depok.go.id, Selasa (05/12/2017).

Lebih lanjut, Dadan menuturkan, saat mengajukan pembuatan paspor umroh, warga Depok akan diminta untuk melampirkan dokumen pribadi serta surat rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Kemenag Kota Depok. Selain itu, sambungnya, rekomendasi hanya akan diberikan apabila calon jemaah yang berangkat melalui Penyelenggara Perjalalan Ibadah Umrah (PPIU).

“Kalau melalui PPIU, artinya mereka akan bertanggung jawab terhadap keselamatan para calon jemaah. Mulai dari keberangkatan, saat melaksanakan umrah hingga kembali lagi ke wilayah Indonesia dengan selamat,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap, maka tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen dan surat rekomendasi oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas II Kota Depok. Bila semua dokumen telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan tahapan lanjutan yaitu proses wawancara serta perekaman data biometrik.

“Pada dasarnya untuk proses pengurusannya sama dengan paspor pada umumnya. Hanya saja, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Kantor Kemenag tersebut,” tutupnya.

Penulis : Guntur Widyanto

Editor : Retno Yulianti dan Rita Nurlita

Diskominfo

Bagikan post melalui :