Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana. (Foto : Janet/Diskominfo)

depok.go.id-Dinas Perhubungan Kota Depok rencananya akan menghapus retribusi izin trayek Angkutan Kota (angkot) di Kota Depok pada tahun 2020. Penghapusan tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan eksistensi angkot.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, saat ini  angkot di Kota Depok makin tergerus keberadaannya. Berdasarkan data yang ada, dari total 2.800 angkot, hanya 50 persen yang masih beroperasi.

“Keberadaan angkot terus tergerus oleh zaman. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pilihan moda tranportasi sehingga  angkot kalah saing,” ujarnya kepada depok.go.id baru-baru ini.

Dadang menjelaskan, melihat fenomena tersebut pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi. Salah satunya dengan menghapuskan retribusi izin trayek 5 tahunan dan pengawasan kartu 1 tahunan bagi angkot.

“Dalam 1 tahun angkot dikenai 3 retribusi. Izin trayek 5 tahun sebesar Rp 150 ribu  dan 1 kartu pengawasan sebesar Rp. 75 ribu yang kita hapuskan. Sementara yang tetap adalah pengujian kendaraan sebanyak 2 kali,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, rencana penghapusan tersebut saat ini sedang dibahas oleh DPRD dan Pemkot Depok melalui Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan. Serta Raperda Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan.

“Dalam Raperda tersebut angkot juga diperbolehkan memasang iklan. Nanti Pemkot Depok dan pemilik angkot bisa mendapatkan pajaknya dengan subsidi silang. Ketentuan ini  salah satu upaya kita dalam membenahi tranportasi publik di Kota Depok  dengan meringankan biaya operasional angkot,” tandasnya.

Penulis : Janet Swastika

Editor : Jose Marques

Diskominfo

Bagikan post melalui :