Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Pemkot Depok yang akan dimulai sejak Januari 2015 harus benar-benar dipahami karena sanksi berat akan diberlakukan bagi para pelanggar Perda No.3 Tahun 2014 ini.

Kepala seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Intan Yustisiawati mengatakan bahwa sanksi kurungan tiga hari dan denda satu juta rupiah bagi pelanggar individu, sementara untuk badan hukum/usaha sanksi yang dikenakan adalah tiga bulan kurungan dan 50 juta jika kedapatan ada aktifitas merokok di lingkungannya

“Sanksi tidak hanya diberlakukan bagi pelanggar individu, tapi kepada badan usaha juga karena mereka juga turut bertanggung jawab terhadap KTR sebagai penentu kebijakan di wilayahnya,” ujarnya.

Hal ini juga disebutkan di Perda No.3 Tahun 2014, bahwa badan hukum/usaha juga bertanggung jawab atas KTR. Intan menjelaskan bahwa dari diskusi dengan pihak badan hukum/usaha mengenai KTR ini, mayoritas mendukung dengan penuh dengan keberadaan KTR di lingkup mereka.

Selain itu Pemkot Depok juga menekankan kepada badan hukum/usaha untuk menetapkan area merokok ditempatnya. Dari tujuh kawasan tanpa rokok, yaitu fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat umum, tempat kerja, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum hanya dua tempat saja yang boleh ada smooking area yaitu tempat kerja dan tempat umum.

“Namun kami masih memerlukan juknis dalam bentuk perwal, jadi kita bisa tekankan smooking area di dua tempat tersebut. Mudah-mudahan bulan ini Perwal sudah dapat disahkan,” jelasnya.

Bagikan post melalui :