bojongsari

depok.go.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov), pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk berkomitmen mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana ini seyogyanya dianggarkan dari APDB murni daerah, seperti yang sudah direalisasikan Pemkot Depok di luar dari bantuan yang didapat dari pemerintah pusat.

“Perlu dibuat komitmen agar daerah tidak mengurangi anggaran pendidikan kurang dari 20 persen, meski mendapat bantuan dari pusat,” ujar Muhadjir, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud RI, Jalan Raya Ciputat-Parung, KM 19 Bojongsari, Depok, Selasa (06/02/2018).

Diterangkannya amanah angka 20 persen alokasi pendidikan di APBD ini tertuang di UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1.

“Itu perintah UUD 1945 dan saya mohon betul kepada pejabat daerah untuk memenuhi amanah tersebut. Bantuan pusat tidak boleh dihitung bagian dari 20 persen itu. Harus dipisahkan,” tegasnya.

Karena itu, dirinya mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten dan kota yang mayoritas sudah mengalokasikan 20 persen dana pendidikan dari APBD murni, salah satunya yaitu Kota Depok. Hal ini tentunya mendorong agar ada perbaikan pendidikan di daerah yang akan semakin signifikan.

“Dibanding daerah yang belum punya kesadaran untuk mengalokasikan anggaran secara murni minimal 20 persen untuk pendidikan, terlihat sekali bedanya,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengatakan, saat ini Kota Depok telah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan acuan yang berlaku yakni sebesar 20 persen. Dari APBD murni yang dimiliki Kota Depok, anggaran ini diperuntukkan bagi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Depok.

“Kita taat dengan regulasi, insya Allah sudah 20 persen. Angka ini dipergunakan untuk kemudahan akses pendidikan anak-anak Depok, operasional siswa, hingga penunjang sarana dan prasarana sekolah seperti pembelian kursi dan meja siswa,” tandasnya.

Penulis: Nurul Hasanah

Editor: Dunih dan Rita Nurlita

Diskominfo

Bagikan post melalui :