Rombongan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Depok di Ruang Bougenviel Balai Kota Depok, Jumat (06/07/2018). (Foto: Asyril/Diskominfo)

depok.go.id –  depok.go.id- Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh mempelajari sistem peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke Depok. Kunjungan kerja (kunker) tersebut dilakukan karena Kota Depok dinilai berhasil dan sukses dalam peningkatan PAD.

“Kami ingin mengetahui bagaimana Kota Depok dapat berupaya meningkatkan PAD setiap tahunnya, sehingga tidak ada piutang atau bahkan dapat meringankan beban piutang sebelumnya,” tutur Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin, Jumat (06/07).

Dikatakannya, Pemkot Banda Aceh masih memerlukan masukan dan motivasi agar PAD kotanya dapat mencapai target sehingga tidak ada piutang yang harus dibayarkan. Pasalnya, saat ini untuk pencapaiannya masih belum maksimal.

Dalam kunker tersebut, rombongan Pemkot Banda Aceh diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiyono di Balai Kota Depok. Menurut Hardiyono, Kota Depok mencoba menaikkan tarif Nilai Jual Kena Pajak (NJOP). Namun, kenaikannya diberikan secara bertahap yaitu selama tiga tahun.

“Kenaikan ini tidak terlalu dirasakan masyarakat karena polanya tiga tahun, tahun pertama 30 persen, kedua 40 persen, dan ketiga 30 persen,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, Pemkot Depok juga telah menyediakan layanan e-PBB yang dapat digunakan untuk memantau besaran pajak yang harus dibayarkan. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan reward kepada para Wajib Pajak (WP) melalui kegiatan Gebyar PBB yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

Penulis : Indri Purnama

Editor : Retno Yulianti

Diskominfo

Bagikan post melalui :