wakil wali kota depok_2

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna. (Foto : Diskominfo)

depok.go.id – Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok mengedepankan langkah persuasif dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menyalahi aturan. Sikap tersebut perlu dilakukan untuk mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menjaga keindahan Kota Depok.

“Mereka berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ada baiknya Satpol PP melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu daripada harus mengambil paksa barang-barang milik mereka. Itu juga kan melanggar hak asasi manusia,” tegasnya, Senin (06/11/17).

Dirinya juga meminta kepada Satpol PP agar bisa memberikan sosialisasi dan edukasi terkait kawasan yang dilarang, ataupun fasilitas umum yang tidak boleh digunakan oleh PKL seperti trotoar dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Pradi menyebut, meskipun ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Tibum), namun hal tersebut harus dilakukan secara baik-baik.

“Kalau memang menyalahi aturan, saya minta Satpol PP berikan sosialisasi dan edukasi. Kalau masih membandel juga, turunkan petugas untuk berjaga di tempat yang kerap dijadikan PKL jualan. Minta mereka untuk mundur dan tidak menggunakan fasos fasum, karena trotoar untuk pejalan kaki,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Depok, Dudi Mi’raz mengaku selalu mengedepankan pendekatan persuasif kepada PKL. Pihaknya juga tidak pernah merampas paksa barang milik PKL. Kalau pun ada yang ditertibkan, itu sudah melalui prosedur yang berlaku atau pun ditinggal pemiliknya sendiri karena takut melihat petugas.

“Tidak pernah kami merampas, kecuali jika mereka tidak mengindahkan tiga kali Surat Peringatan (SP) yang dilayangkan Satpol PP. Itu pun bisa ditebus usai sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Jadi kami juga mengedepankan asas kemanusiaan,” pungkasnya.

Penulis: Vidyanita

Editor: Dunih dan Rita Nurlita

Diskominfo

Bagikan post melalui :