Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny. (Foto : Diskominfo)

depok.go.id – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny menegaskan, bahwa pihak Satpol PP tidak melakukan pencopotan baliho organisasi kemasyarakatan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang berada di Jalan Margonda Raya. Pasalnya, pencopotan dilakukan langsung oleh pengelola dari reklame tersebut.
“Pencopotan baliho bukan dilakukan oleh Satpol PP, melainkan pengelola dari reklame sendiri yang menurunkannya,” tutur Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny kepada depok.go.id di Balai Kota Depok, Jumat (06/12/19).
Lebih lanjut, ucap Lienda, pihaknya telah melakukan pendekatan secara persuasif kepada pengelola reklame tersebut. Bahwa, pemasangan baliho dapat dilakukan setelah mendapatkan izin pemasangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Depok.
Dalam hal ini, sambungnya, perlu diketahui, pembayaran pajak reklame bukan merupakan izin pemasangan baliho tersebut. Jadi baru bisa dapat dipasang jika sudah mendapatkan izin pemasangan reklame.
“Pembayaran pajak reklame dan bukti stiker pajak reklame itu berbeda dengan izin pemasangannya. Meskipun pajak sudah dibayar, tetapi belum ada izin pemasangan reklame tetap tidak boleh dipasang dulu balihonya,” jelas Lienda.
Seharusnya setelah melakukan pembayaran pajak dan mendapatkan stiker pembayaran pajak, tambah Lienda, pihak pengelola reklame harus mengurus izin pemasangan baliho ke kantor DPMPTSP. Setelah perizinannya selesai, sambungnya, baru boleh dipasang di tempat yang sesuai dengan perizinannya.
“Surat izin reklame baliho Garbi Depok dari DPMPTSP Depok belum selesai,  namun balihonya sudah dipasang. Ini yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda),” tegas Lienda sambil memperlihatkan contoh surat izin reklame yang resmi.
Terkait dengan tudingan ada unsur politik, mantan Kepala Kesbangpol ini menepis bahwa pencopotan baliho tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan unsur politik.
“Kami hanya menjalankan tupoksi sebagai aparatur penegak Perda dan pencopotan baliho tersebut karena semata-mata belum mengontongi izin pemasangan papan reklame dari DPMPTSP Depok, ” tutup Lienda yang juga pernah menjabat Kabag Hukum Setda Kota Depok.
Penulis : Indri Purnama
Editor : Retno Yulianti
Diskominfo
Bagikan post melalui :