bpjs puskesmas

KOMPAK : Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Depok Nurifansyah usai memberikan pembekalan mengenai faskes kepada kader Kota Depok.( Foto : Janet/Diskominfo)

depok.go.id- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan seluruh puskesmas terakreditasi di Indonesia pada tahun 2019. Karena itu Pemerintah Kota pun tengah melakukan berbagai langkah agar seluruh puskesmas di Kota Depok dapat terakreditasi dari Pemerintah Pusat. Menanggapi itu, Kantor BPJS Kesehatan Kota Depok memberikan respon positif atas peraturan yang sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 75 tahun 2014 tentang puskesmas tersebut.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Depok Nurifansyah mengataka, dalam prinsip membangun tatanan fasilitas kesehatan (faskes) sesuai standar dan kompetensi pelayanan masyararakat. Semuanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.

“Kami mengacu pada  Permenkes 71 Tahun 2013 dan  perubahannya pada Permenkes 99 tahun 2015  mengenai persyaratan, seleksi dan kredensialing faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Karena itu, syarat tersebut harus dipenuhi juga di Kota Depok,” jelasnya kepada depok.go.id, belum lama ini.

Dikatakan Ifan, pihaknya pun memberikan apresiasi kepada pemerintah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok. Dengan upaya untuk mempercepat waktu akreditasi. Sebab puskesmas yang telah terakreditasi dapat mendukung dan bersinergi dengan target BPJS Kesehatan Depok.

”Faskes gunanya untuk melayani peserta  Jaminan kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (KIS) sesuai standar yang ditetapkan. Untuk mengejar jumlah kepesertaan JKN-KIS adalah  bagian dalam tugas BPJS Kesehatan, jika semua warga Depok tercover  BPJS Kesehatan dan faskes memenuhi standar operasional. Maka unggullah kinerja Pemerintah Kota . Jadi bila program strategis pemerintah ini sukses  tentu Kota Depok juga yang sukses,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer, BPJS Kesehatan Cabang Depok, Iriana H Pasaribu menjelaskan, dari 35 puskemas yang ada di Kota Depok. Maka yang telah bekerja sama ada 32 puskesmas. Kemudian, untuk akreditasi faskes sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2013 masih diberikan jangka waktu dalam memenuhi syarat akreditasi tiap faskes.

“Proses akreditasi faskes bukan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, melainkan oleh Kementerian Kesehatan.  Seluruh faskes tingkat pertama sudah terakreditasi  paling lambat  tujuh tahun. Sedanhkan untuk rumah sakit paling lambat lima tahun dari Permenkes itu dikeluarkan,” jelasnya.

Iriana menambahkan, dengan telah lulus akreditasi, faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan akan lebih diuntungkan. Karena kualitasnya telah terjamin baik, sehingga akan lebih banyak peserta JKN-KIS yang memilih faskes tersebut.

Penulis: Janet Swastika

Editor: Retno Yulianti dan Rita Nurlita

 

Diskominfo

 

Bagikan post melalui :