depok.go.id – Sebanyak 300 tenaga pendidik dan operator sekolah se-Kota Depok mengikuti Sosialisasi Aneka Tunjangan Tahun 2019. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok tersebut bertujuan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia (RI) Nomor 33 Tahun 2018.

Sekretaris Disdik Kota Depok, Hestyana mengatakan, Permendikbud Nomor 33 Tahun 2018 berbicara mengenai petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah. Keberadaan peraturan itu, ucapnya, mengubah Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018.

“Kami memberikan sosialisasi terkait perubahan-perubahan yang ada di dalam peraturan terbaru. Salah satunya tambahan penghasilan (tamsil). Kalau sebelumnya tidak harus lulusan sarjana, kini guru PNS harus S-1,” kata Hestyana di Gedung PGRI Kota Depok, Kecamatan Cilodong, belum lama ini.

Selain terkait perubahan, sambungnya, Disdik Depok juga memberikan sejumlah materi lain. Seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG) berupa sertifikasi untuk guru PNS minimal pendidikan terakhir lulusan S-1 dan insentif guru honorer baik di sekolah negeri dan swasta yang belum bersertifikasi.

“Sumber dananya dari Kemendikbud sebesar Rp 300 ribu per bulan. Adapun jumlah yang mendapatkan insentif disesuaikan dengan kuota yang diberikan pemerintah pusat, melalui Sistem Informasi Manajemen Aneka Tunjangan (SIM-ANTun),” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Operator Tunjangan Disdik Depok, Supendi menuturkan, untuk guru-guru yang sudah bersertifikasi, tunjangan yang diberikan sesuai gaji pokok yang dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Adapun untuk tamsil sebesar 250 ribu per bulan, yang diakumulasikan setiap tiga bulan sekali.

Dirinya menambahkan, sebelum pencairan guru harus memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan Kemendikbud. Setelah itu, proses penginputan SK berikut laporan keuangannya dilaporan secara online.

“Dengan adanya perubahan ini, mudah-mudahan mendorong guru PNS untuk memiliki ijazah lulusan sarjana,” pungkasnya.

Penulis: Pipin Nurullah

Editor: Retno Yulianti

Diskominfo

Bagikan post melalui :