kadis dkum

Kepala DKUM Kota Depok Mohammad Fitriawan. (Foto : Bima/Diskominfo)

depok.go.id – Imbauan Wali Kota Depok Mohammad Idris agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengurus legalitas, terus disosialisasikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok. Bahkan, untuk kelancaran pengurusan legalitas, kini pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi UMKM sudah bisa langsung ke kelurahan tempat di mana pelaku UMKM berdomisili.

“Kami mengimbau pelaku usaha dapat mengurus SKU di kelurahan agar usahanya terdaftar,” ujar Kepala DKUM Kota Depok Mohammad Fitriawan, Rabu (08/02/17).

Menurutnya, SKU penting untuk dimiliki para pelaku usaha agar Pemerintah Kota Depok dapat mendata sesuai dengan laporan yang diberikan. Dengan begitu dapat memudahkan DKUM untuk memfasilitasi pengusaha mikro dalam memberikan pemberdayaan agar usahanya dapat terus berkembang.

Dikatakan Fitriawan, untuk mendapatkan SKU, pelaku usaha dapat menyiapkan surat keterangan dari RT dan RW setempat. Selanjutnya, menyerahkan data diri dan surat keterangan ke kelurahan. Nantinya di kelurahan mengisi formulir untuk mendapatkan SKU.

Dalam memperoleh SKU, lanjut Fitriawan, sangat mudah, karena dokumen akan jadi dalam waktu sehari. Pelaku usaha juga tidak dikenakan biaya atau gratis untuk bisa mendapatkan surat tersebut.

“SKU mudah didapat, prosesnya juga tidak memberatkan pelaku usaha. Maka diimbau untuk segera mengurusnya, agar dapat memiliki SKU,” tambah Kepala DKUM Kota Depok.

Setelah pelaku usaha memiliki SKU, selanjutnya dapat mengurus beberapa sertifikat perizinan produk yang dihasilkan seperti PIRT, logo halal, serta HAKI. Dengan memiliki sertifikat, produk usahanya akan  mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat sehingga produksinya dapat meningkat.

Terakhir, Fitriawan berharap usaha mikro di Kota Depok dapat memiliki daya saing dan berkembang lebih besar. Tentunya dengan dilengkapi persyaratan dan perizinan sesuai ketentuan yang harus dimiliki pelaku usaha di Kota Depok.

“Untuk kemajuan dan perkembangan UMKM, pelaku usaha harus melengkapi usahanya dengan surat keterangan dan sertifikat produk,” tutupnya.

Penulis: Indri
Editor: Dunih dan Yulia Shoim

Diskominfo

Bagikan post melalui :