talkshow bens radio_kejari

Kejari Kota Depok saat mengadakan acara Talkshow di Bens Radio, Selasa (08/11/17). (Foto : Istimewa)

depok.go.id- Untuk menciptakan tertib hukum di masyarakat dan pemerintahan, Pemkot Depok menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. Selain melakukan supervisi di bidang hukum bagi Perangkat Daerah (PD) di Pemkot Depok, Kejari juga memberikan layanan konsultasi hukum gratis kepada warga Depok.

Sosialisasi terkait program konsultasi tersebut terus dilakukan. Termasuk dengan menggelar talkshow di Bens Radio. Kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok ini, bertujuan agar masyarakat tahu tentang program-program penyediaan layanan hukum yang diberikan Kejari.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Depok, Fauzi menjelaskan, pihaknya ingin mensosialisasikan kepada masyarakat dan Perangkat Daerah bahwa Kejari menyediakan program konsultasi hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.

“Kejari membuka diri untuk semua anggota masyarakat yang ingin berkonsultasi tetang hukum, baik menyangkut masalah perdata maupun pidana. Misalnya tentang perkara tanah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan lainnya,” tuturnya kepada depok.go.id, Rabu (08/11/17).

Dikatakannya, selain menyediakan program layanan hukum secara gratis kepada masyarakat, Kejari Kota Depok juga menyediakan program pendampingan hukum dan pendapat hukum. Tujuannya untuk memberikan pendampingan hukum terkait dengan pengadaan barang dan jasa guna mengantisipasi terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

“Kita juga memberikan pendapat hukum bila pemerintah ada keraguan terhadap regulasi yang ada dalam mengambil suatu keputusan, kita akan memberikan pendapat hukum secara resmi,” jelasnya.

Ia berharap melalui program-program tersebut,  masyarakat dapat terlayani dengan baik. Upaya itu demi terciptanya tertib hukum dan menegakkan wibawa pemerintah, serta memulihkan kekayaan negara.

“Kita ingin masyarakat lebih mengerti tentang hukum, misalnya mengalami suatu masalah tentang hukum. Mereka tahu jalur mana yang harus mereka tempuh, dan kita juga ingin pemerintah daerah lebih nyaman dalam menjalankan tugasnya dengan didampingi oleh Kejari,” tutupnya.

Penulis : Jose

Editor: Dunih dan Rita Nurlita

Diskominfo

Bagikan post melalui :