e gov

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Electronic Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok di ruang rapat Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Jumat (08/12/2017). (Foto: Indri/Diskominfo)

depok.go.id- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus menggodok penerapan aplikasi e-Government yang terintegrasi dengan semua Organisasi Perangkat Daerag (OPD). Saat ini, pemerintah mulai merancang pedoman terkait e-Government tersebut.

Kepala Seksi Tata Kelola Teknologi Informatika Diskominfo Kota Depok, Rusdiyanto mengatakan, dengan terintegrasi aplikasi e-Government dengan semua OPD di Pemkot Depok, maka dapat mempermudah pencarian data yang dibutuhkan. Menurutnya, selama ini banyak aplikasi yang ada di OPD namun belum terintegrasi.

“Pelaksanaan e-Government ini akan dijalankan di tiap OPD dan saling terintegrasi. Jadi setiap perangkat daerah dituntut untuk selalu menjaga keamanan, kerahasiaan, keterbaruan, akurasi, serta keutuhan data dan informasi,” katanya saat Sosialisasi Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Electronic Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok di ruang rapat Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Jumat (08/12/2017).

Selain terintegrasi, lanjut Rusdiyanto, e-Government akan memudahkan pemerintah untuk memonitor terkait pelayanan kepada masyarakat. Misalnya pada pelayanan membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dikatakannya, keuntungan yang diharapkan dari e-Government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

“Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan maksimal agar pelaksanaannya dapat dirasakan secara langsung,” tuturnya.

Untuk diketahui, e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam memberikan informasi dan pelayanan bagi warga. Mulai dari urusan bisnis hingga berkenaan dengan pemerintahan, sehingga dapat membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien.

Dalam payung hukum yaitu Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Electronic Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok telah tertuang poin-poin sebagai acuan OPD menggunakan aplikasi tersebut. Diantaranya standarisasi aplikasi pelayanan informasi, pertukaran informasi, keamanan data informasi secara umum atau garis besar.

Penulis: Indri Purnama

Editor: Retno Yulianti dan Rita Nurlita

Diskominfo

Bagikan post melalui :