Pol PP

Foto: Satpol PP Kota Depok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok menertibkan ratusan spanduk tak berijin di Jalan Komjen Pol M. Jasin pada Selasa, (07/02/2017).

Depok.go.id- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok terus gencar melakukan penertiban spanduk dan reklame liar yang terpasang disejumlah ruas jalan protokol Kota Depok. Dalam upaya memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Selain merusak pemandangan, atribut tak berijin juga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan, Ketertiban Umum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, Dudi Mi’raz Imaduddin, mengatakan, sebanyak 212 personil Satpol PP siap menjaga kenyamanan warga melalui penertiban reklame dan atribut yang terpasang di sembarang tempat.

“Kami menertibkan spanduk yang mengganggu di Jalan Protokol. Meskipun hanya memiliki 212 personil, kami selalu meningkatkan kinerja pelayanan kepada warga Depok,”ujar Dudi Mi’raz kepada depok.go.id, Kamis, (09/02/2017).

Lebih lanjur, dia menuturkan, bahwa pada penertiban Senin, 6 Februai 2017, Satpol PP berhasil menertibkan sebanyak 71 atribut yang tidak berijin, masa ijin habis, rusak, ataupun penempatan yang dilarang. Untuk titik lokasi penertiban berada di Jalan Protokol sekitar Margonda, Siliwangi, Tole Iskandar, Raden Saleh, Arif Rahman Hakim dan Nusantara Raya.

Sedangkan pada penertiban Selasa 7 Februari 2017, pihaknya berhasil menertibkan 54 atribut yang melanggar di Jalan Protokol sekitar Jalan Komjen Pol M. Jasin dan Jalan Raya Cinere. Dudi menjelaskan, jika dilihat dari lingkup wilayah pengawasan, setidaknya Satpol PP harus memiliki 400 personil untuk melayani 11 Kecamatan. 

“Kami berharap, semua pihak, baik pengembang maupun masyarakat. Agar saling menjaga kenyamanan Kota Depok,”terangnya.

Dudi juga menambahkan, bahwa setiap atribut berupa spanduk yang melanggar. Maka, Satpol PP Kota Depok akan melakukan mediasi dengan pihak pengembang.

“Kami panggil para pengembang yang spanduknya melanggar, apakah mereka mau bayar pajak untuk perpanjangan masa ijin atau tidak,”tutupnya.

Penulis: Fajar Nur Cahyo

Editor: Retno Yulianti dan Rita Nurlita

Diskominfo 

Bagikan post melalui :