depok.go.id – Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok mewajibkan kepada pemilik bangunan di sepanjang Jalan Margonda untuk mundur 10 meter dari bahu jalan. Akan tetapi, menurut data yang dimiliki Distarkim, dari 652 bangunan yang ada, sebanyak 25 bangunan belum melaksanakan perintah tersebut.

Pemunduran bangunan ini dilakukan karena bangunan dinilai melanggar Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2013 mengenai jarak bangunan dan bibir jalan. Dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai Garis Sempadan Bangunan (GSB) harus 10 meter dari bibir jalan.

Kepala Distarkim, Kania Purwanti menjelaskan, 25 bangunan tersebut belum siap mundur karena pengguna bangunan hanya pengontrak bukan pemilik. Dirinya juga menuturkan, untuk bangunan yang tidak memungkinkan mundur 10 meter, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memberikan kebijakan untuk membeli lahan mereka. Akan tetapi, hingga kini belum ada kesepakatan lebih lanjut.

“Rencananya memang seperti itu, tapi tindak lanjutnya masih kami proses,” tuturnya, Rabu (09/09/15).

Mengenai mundurnya seluruh bangunan bertujuan agar Jalan Margonda tidak digunakan untuk lahan parkir. Hal tersebut karena kebanyakan pemilik Ruko kerap menggunakan bahu jalan untuk parkir akibat tidak tersedianya tempat parkir. Hal itu juga dilakukan untuk menata Jalan Margonda yang selama ini semrawut.

Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) itu juga mengakui, penertiban bangunan untuk mundur 10 meter ke belakang ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Akan tetapi, hingga kini pekerjaan itu belum juga tuntas. “Kami masih berupaya agar pemilik bangunan bisa memahami aturan tersebut,” harapnya. (Vidyanita/Ed: Fahrudin Mualim – Diskominfo).

Bagikan post melalui :