Depok.go.id – Mulai tahun 2017 mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA dan SMK) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Tatik Wijayati, usai memaparkan Rencana Kerja Tahun 2017, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Forum OPD Disdik. Dalam hal ini Tatik mengatakan bahwa Pemkot Depok nantinya hanya menangani Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja.

“Kami sudah bersiap menyerahkan seluruhnya pada Pemprov untuk pendidikan SMA dan SMK ini, selain menyerahkan dokumen-dokumen data tenaga pendidik yang mengajar di SMA dan SMK se Kota Depok juga sudah kami serahkan ke Pemprov,” tutur Tatik, Rabu (10/02/2016).

Seperti diketahui, dalam lampiran Undang-Undang Nomer  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang dalam penetapan standar nasional pendidikan. Pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar SD hingga SMP sederajat.

Dijelaskan Tatik, penyerahan pengelolaan itu meliputi tiga hal, yakni aset, Sumber Daya Manusia (SDM) serta keuangan. Dari sisi aset, akan ada pelimpahan aset SMA/SMK se-Kota Depok ke Provinsi. Sedangkan dari sisi SDM, seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA/SMK akan di bawah tanggungjawab Pemprov Jabar, termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik (TPP).

Dirinya menuturkan dengan diserahkannya pengelolaan SMA dan SMK ini ke Pemprov, maka Pemkot Depok akan lebih fokus membina pendidikan dasar SD dan SMP agar lebih baik lagi.

“Mudah-mudahan dengan penyerahan pengelolaan ini SMA dan SMK bisa lebih berkembang dan berprestasi lagi, serta Pemkot Depok melalui Disdik akan lebih konsentrasi dalam mengembangkan SD dan SMP yang ada di Depok,” tutupnya. (Nurul Hasanah/Ed: Yulia S-Diskominfo)

Bagikan post melalui :