raperda1

SIAP MEMBAHAS: Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Depok melakukan rapat pembahasan awal dua Raperda inisiatif Pemkot Depok di Hotel Ciputra Cibubur pada Kamis (06/04/2017) hingga Sabtu (08/04/2017).

depok.go.id- Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Depok untuk dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menggelar pembahasan awal di Hotel Ciputra Cibubur pada Kamis (06/04/2017) hingga Sabtu (08/04/2017). Dua Raperda tersebut merupakan inisiatif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yakni tentang Sistem Kesehatan Daerah dan Raperda Kota Depok tentang perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pada pembahasan awal mengerucut tema pembiayaan kesehatan, salah satu sub dari Sistem Kesehatan Daerah. Ketua Pansus IV,  Sahat Farida Berlian mengatakan, pihaknya mendorong bagaimana pembiayaan kesehatan yang pro terhadap warga tidak mampu di Kota Depok.

“Salah satu pilihannya adalah semua warga Depok yang menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) kelas III, pembiayaannya dapat ditanggung oleh Pemerintah Kota,” ujarnya kepada depok.go.id, belum lama ini.

Menurutnya, pilihan tersebut memerlukan kajian lebih dulu dari Pemerintah Kota Depok. Sehingga saat keputusan diambil, pilihan tersebut tepat sasaran.

Selain itu, pihaknya juga membahas mengenai keberadaan Unit Pelaksana Tennis (UPT) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sahat menuturkan, tugas yang dulu dilaksanakan Jamkesda, kini menjadi salah satu seksi pelayanan rujukan dan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Depok.

“Informasi mengenai bantuan kesehatan ini harus semakin diperluas ke masyarakat di Kota Depok. Bahkan, harus menempatkan petugas hingga ke tingkat kelurahan,” sarannya.

Sementara itu, Ketua DPRD kota Depok, Hendrik Tangke Allo, menyampaikan prinsip dalam pembentukan Raperda Sistem Kesehatan Daerah ini adalah rakyat Depok menjadi tuan di kotanya sendiri. Diharapkan semua kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan menjadi mudah.

“Mengenai pembiayaan kesehatan, sesungguhnya Kota Depok mampu. Sebab Depok memiliki kas daerah yang cukup untuk merealisasikan langkah tersebut,” tandasnya.

 

Penulis: Nur Afifah

 

Editor: Retno Yulianti dan Rita Nurlita

 

Diskominfo

Bagikan post melalui :